Ratu Dewa Dukung 16 Program GMSSPK, Fokus Kawal Bansos Tepat Sasaran di Palembang

AKURAT.CO SUMSEL Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyatakan dukungannya terhadap sejumlah program yang diusung Gerakan Masyarakat Sumatera Selatan Peduli Keadilan (GMSSPK), termasuk program pengawasan bantuan sosial agar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dukungan tersebut disampaikan saat menerima audiensi jajaran GMSSPK di Kantor Wali Kota Palembang. Pertemuan itu menjadi langkah awal membangun kolaborasi antara organisasi masyarakat tersebut dengan Pemerintah Kota Palembang melalui berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam kesempatan itu, Ratu Dewa mengapresiasi upaya GMSSPK yang tengah melakukan konsolidasi organisasi dan menyusun program kerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ia berharap organisasi yang memiliki cakupan wilayah Sumatera Selatan tersebut tidak hanya aktif di Kota Palembang, tetapi juga mampu menjangkau daerah lain di provinsi ini.

Baca Juga: BMKG Prediksi Hujan Ringan-Sedang Masih Guyur Sejumlah Wilayah Sumsel Sepekan ke Depan

"Program yang dijalankan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Silakan lakukan konsolidasi dan susun kegiatan yang konkret sehingga bisa bersinergi dengan pemerintah," kata Ratu Dewa.

Ketua Umum GMSSPK Safrizal HZ mengatakan pihaknya telah menyiapkan 16 program kerja yang menyentuh berbagai sektor pelayanan publik dan akan dijalankan bersama OPD terkait di lingkungan Pemkot Palembang.

Menurutnya, seluruh program tersebut telah dipaparkan kepada Wali Kota Palembang dan mendapat respons positif untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan dinas-dinas terkait.

"Kami hadir untuk membangun sinergi dengan Pemkot Palembang. Program yang kami siapkan bertujuan membantu masyarakat dan akan dijalankan bersama OPD sesuai bidang masing-masing," ujar Safrizal.

Salah satu program yang menjadi prioritas GMSSPK adalah pembentukan Posko Validasi Valit Anti Pungli Bansos. Program ini difokuskan pada pengawalan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna memastikan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan bantuan pemerintah lainnya diterima oleh warga yang berhak.

Safrizal mengaku pihaknya masih menemukan sejumlah persoalan dalam penyaluran bantuan sosial berdasarkan hasil pemantauan di lapangan.

Menurutnya, masih terdapat warga kurang mampu yang belum terdata sebagai penerima bantuan, sementara sebagian penerima dinilai tidak lagi memenuhi kriteria.

"Kami ingin membantu mengawal data agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini menjadi perhatian utama kami karena masih ditemukan ketimpangan di lapangan," katanya.

Setelah memperoleh dukungan dari Wali Kota Palembang, GMSSPK berencana melakukan pertemuan lanjutan dengan para kepala OPD guna menyusun langkah teknis pelaksanaan program-program tersebut.

Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan pelayanan publik sekaligus mendorong program pemberdayaan masyarakat yang lebih tepat sasaran di Kota Palembang.