Hadapi Puncak Kemarau, Sumsel Usul Tambahan 4 Helikopter Water Bombing

AKURAT.CO SUMSEL Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengusulkan penambahan empat helikopter water bombing untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Penambahan armada ini disiapkan untuk menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Juli hingga Agustus 2026.

Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel, Sudirman, mengatakan penguatan armada udara tersebut merupakan bagian dari dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla di wilayah rawan.

Saat ini, kata dia, Sumsel telah memiliki enam unit helikopter yang standby, terdiri dari dua unit untuk patroli udara dan empat unit untuk water bombing.

“Secara kebutuhan idealnya kita membutuhkan dua armada patroli udara dan delapan unit untuk water bombing. Saat ini yang tersedia ada enam unit,” ujar Sudirman, Kamis (18/6/2026).

Baca Juga: Bawang dan Telur Turun, Tapi Harga Cabai Masih Bertengger di Rp60 Ribu per Kg

Ia menjelaskan, pada tahun-tahun sebelumnya jumlah helikopter yang dioperasikan di Sumsel bisa mencapai belasan unit, terutama saat kondisi karhutla meningkat dan memasuki puncak musim kemarau.

Menurutnya, usulan penambahan armada ini difokuskan untuk mempercepat respons pemadaman api di titik-titik rawan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

“Dengan dukungan tambahan helikopter, penanganan di lapangan bisa lebih cepat dan potensi meluasnya kebakaran dapat ditekan,” katanya.

Meski demikian, Sudirman menegaskan penambahan armada tetap bergantung pada kondisi karhutla di Sumsel serta kebijakan BNPB.

“Ini sesuai arahan BNPB, tetapi tetap disesuaikan dengan perkembangan situasi di daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberadaan armada udara sangat penting dalam penanganan karhutla di Sumsel, mengingat banyak titik api berada di lokasi yang sulit dijangkau kendaraan darat.

Saat ini, status siaga darurat karhutla telah ditetapkan di Sumsel sejak 22 April dan akan berlangsung hingga 30 November 2026. Pemerintah daerah juga terus mengimbau masyarakat dan perusahaan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

“Pencegahan tetap menjadi langkah utama agar karhutla tidak terjadi dan meluas,” tegasnya.