Realisasi Belanja Sumsel Lampaui Rata-rata Nasional, Herman Deru Ikuti Rakor Evaluasi APBD 2025

Maman Suparman | 24 Desember 2025, 19:00 WIB

AKURAT.CO SUMSEL Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Rabu (24/12/2025).

Rakor tersebut diikuti Gubernur Herman Deru bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Edward Candra serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Taman Kenten, Palembang.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya percepatan realisasi belanja daerah sebagai motor penggerak ekonomi.

Presiden RI Prabowo Subianto, kata Tito, meminta pemerintah daerah mengoptimalkan belanja hingga mendekati 100 persen agar perputaran uang di masyarakat semakin kuat.

“Belanja daerah harus dipacu karena berdampak langsung pada konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Tito.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga memaparkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 yang mencapai Rp3.621,3 triliun.

Dari jumlah itu, sebesar Rp919,9 triliun dialokasikan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), sementara Rp2.701,4 triliun dialokasikan bagi belanja kementerian dan lembaga.

Berdasarkan data Kemendagri, rata-rata realisasi pendapatan APBD provinsi se-Indonesia pada 2025 mencapai 89 persen. Sementara itu, realisasi pendapatan APBD Provinsi Sumsel tercatat sebesar 86,18 persen.

Untuk sisi belanja, Sumsel justru menunjukkan kinerja positif. Realisasi belanja APBD Sumsel mencapai 79,85 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 76,80 persen. Capaian ini dinilai mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah, Kemendagri juga akan memberikan insentif dan penghargaan kepada 200 daerah berprestasi. Total pagu anggaran Kemendagri pada 2026 mencapai Rp7,8 triliun, dengan alokasi insentif daerah sebesar Rp1 triliun.