Pajak Sawit Dongkrak APBN Sumsel, Pendapatan Negara Tembus Rp7,95 Triliun di Semester I 2026

AKURAT.CO SUMSEL Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sumatera Selatan hingga semester pertama 2026 menunjukkan tren yang menggembirakan.

Pendapatan negara tercatat mencapai Rp7,95 triliun, didorong oleh meningkatnya penerimaan pajak, terutama dari industri kelapa sawit yang kembali menjadi motor utama penyumbang penerimaan negara.

Data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Selatan mencatat realisasi pendapatan negara hingga akhir Juni 2026 telah mencapai 40,19 persen dari target APBN atau tumbuh 17,87 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kepala Kantor Perwakilan DJPb Sumatera Selatan, Rahmadi Murwanto, mengatakan peningkatan tersebut tidak lepas dari membaiknya kinerja penerimaan perpajakan di berbagai sektor.

"Hingga akhir Juni 2026, pendapatan negara di Sumatera Selatan mencapai Rp7,95 triliun atau 40,19 persen dari target APBN, tumbuh 17,87 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini didorong oleh kinerja penerimaan pajak yang terus membaik," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (29/7/2026).

Sawit Jadi Penyumbang Pajak Terbesar

Realisasi penerimaan pajak di Sumatera Selatan hingga Juni 2026 mencapai Rp6,095 triliun, atau 35,98 persen dari target APBN. Nilai tersebut meningkat 18,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Rahmadi menjelaskan, kenaikan penerimaan terutama berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sektor administrasi pemerintahan dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Baca Juga: Polisi Kejar Pelaku Perampasan HP Pelajar SMP di Kemuning Palembang, Korban Diserang Saat Main di Depan Rumah

Di antara berbagai sektor usaha, industri kelapa sawit menjadi kontributor terbesar penerimaan PPh Badan. Posisi berikutnya ditempati sektor perbankan umum konvensional dan industri karet remah.

Kondisi tersebut menunjukkan industri sawit masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian Sumatera Selatan sekaligus sumber penting penerimaan negara.

Bea Keluar Turun, PNBP Justru Menguat

Di sisi lain, penerimaan dari kepabeanan dan cukai mengalami penurunan. Hingga Juni 2026, realisasinya mencapai Rp205,37 miliar atau 55,27 persen dari target, turun 20,08 persen dibandingkan tahun lalu.

Penurunan tersebut dipicu melemahnya penerimaan Bea Keluar akibat berkurangnya volume ekspor crude palm oil (CPO) beserta produk turunannya.

Berbeda dengan sektor kepabeanan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru mencatat pertumbuhan positif. Realisasinya mencapai Rp1,65 triliun atau 66,76 persen dari target APBN, meningkat 24,55 persen secara tahunan.

Belanja Negara Hampir Sentuh 50 Persen

Sementara itu, realisasi belanja negara di Sumatera Selatan mencapai Rp19,01 triliun atau 49,92 persen dari total pagu anggaran.

Belanja pemerintah pusat menjadi salah satu komponen yang mengalami peningkatan cukup signifikan. Hingga Juni 2026, realisasinya mencapai Rp7,14 triliun atau 47,43 persen dari pagu, tumbuh 32,58 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan tersebut didorong oleh penyesuaian gaji pokok aparatur sipil negara, penambahan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), percepatan belanja barang, hingga meningkatnya belanja modal.

Adapun penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp11,88 triliun atau 51,55 persen dari pagu. Meski demikian, realisasi TKD mengalami penurunan 18,33 persen akibat berkurangnya alokasi transfer pada APBN 2026.

Ekonomi Sumsel Tetap Solid

Rahmadi menilai sejumlah indikator ekonomi daerah masih menunjukkan kondisi yang cukup kuat.

Inflasi Sumatera Selatan pada Juni 2026 tercatat 2,89 persen secara tahunan dan masih berada dalam rentang sasaran pemerintah. Optimisme masyarakat juga tetap tinggi dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) berada di level 129,9.

Daya beli masyarakat juga dinilai tetap terjaga, tercermin dari pertumbuhan PPN tanpa restitusi sebesar 18,3 persen, meningkatnya impor bahan baku dan barang modal, serta pertumbuhan kredit investasi yang mencapai 18,49 persen pada Mei 2026.

Sektor pertanian turut mencatat perkembangan positif dengan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 149,39, salah satu level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Di sektor perdagangan internasional, Sumatera Selatan masih membukukan surplus neraca perdagangan sebesar USD2,17 miliar hingga Juni 2026. Nilai ekspor mencapai USD2,81 miliar, didominasi komoditas batu bara, karet, dan pulp, sedangkan impor sebesar USD638,71 juta, terutama mesin, pupuk, dan pompa.

Meski surplus perdagangan menurun akibat melemahnya ekspor, Rahmadi memastikan kondisi fiskal Sumatera Selatan tetap terjaga.

"Kementerian Keuangan melalui sinergi DJPb, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara akan terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal, mengoptimalkan penerimaan negara, dan meningkatkan efektivitas belanja pemerintah," pungkasnya.