Pemprov Sumsel Revisi UMSP 2025, Kini Berlaku untuk 9 Sektor Industri

AKURAT.CO SUMSEL Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi merevisi penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) tahun 2025.

Jika sebelumnya hanya mencakup tiga sektor, kini keputusan terbaru memperluas cakupan UMSP menjadi sembilan sektor.

Revisi tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 268/KPTS/DISNAKERTRANS/2025 yang menggantikan aturan sebelumnya, yakni Keputusan Gubernur Nomor 922/KPTS/DISNAKERTRANS/2024.

Sembilan sektor yang kini tercakup dalam penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sumatera Selatan tahun 2025 meliputi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp3.843.252; sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp3.890.864.

Lalu, sektor industri pengolahan sebesar Rp3.841.548; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin sebesar Rp3.869.160; sektor konstruksi sebesar Rp3.856.275; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp3.837.867.

Dan juga, sektor pengangkutan dan pergudangan sebesar Rp3.872.456; sektor informasi dan komunikasi sebesar Rp3.832.344; serta sektor aktivitas penyewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya sebesar Rp3.804.733.

Baca Juga: Gubernur dan DPRD Sumsel Peringati Hari Jadi ke-79 Provinsi Sumsel, Paparkan Capaian Pembangunan

Anggota Dewan Pengupahan Sumsel dari unsur pekerja, Cecep Wahyudin, menyambut baik diterbitkannya keputusan ini.

Menurutnya, revisi tersebut telah sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum.

“Dengan terbitnya SK ini, maka keputusan sebelumnya yang hanya menetapkan tiga sektor sudah tidak berlaku lagi,” ujar Cecep yang juga menjabat Sekretaris DPD KSPSI Sumsel, Kamis (15/5/2025).

Cecep berharap penyesuaian upah ini dapat memberikan keadilan dan kepastian bagi para pekerja lintas sektor di Sumsel.

"Jadi, seluruh perusahaan untuk segera menyesuaikan struktur pengupahan sesuai SK terbaru," ungkapnya.