Herman Deru: WFH Berhasil Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Lebih dari 50 Persen

AKURAT.CO SUMSEL Kebijakan Work From Home (WFH) yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dinilai mulai menunjukkan dampak positif, terutama dalam menekan pengeluaran anggaran daerah.

Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengungkapkan salah satu indikator yang terlihat jelas adalah turunnya biaya perjalanan dinas yang selama ini menjadi komponen belanja cukup besar dalam anggaran pemerintah.

Menurutnya, langkah efisiensi yang diterapkan melalui penyesuaian pola kerja aparatur sipil negara (ASN) mampu memangkas pengeluaran perjalanan dinas hingga lebih dari 50 persen.

"Biaya perjalanan dinas yang sebelumnya cukup besar kini sudah turun lebih dari 50 persen," ujar Herman Deru, Jumat (12/6/2026).

Ia menjelaskan, penerapan WFH tidak hanya bertujuan memberikan fleksibilitas kerja bagi ASN, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran di tengah tuntutan efisiensi belanja daerah.

Meski demikian, Herman Deru menegaskan Pemprov Sumsel belum mengambil keputusan permanen terkait keberlanjutan kebijakan tersebut.

Baca Juga: Peringati HUT Palembang ke 1343, Pemerintah Gelar Kembali Operasi Pasar Murah Juni 2026

Saat ini pemerintah masih melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dampak WFH, baik dari sisi penghematan anggaran maupun produktivitas pegawai.

Menurutnya, hasil sementara menunjukkan adanya manfaat yang cukup signifikan. Namun, pemerintah tetap ingin memastikan bahwa pola kerja tersebut tidak mengurangi kualitas pelayanan publik maupun pelaksanaan program pembangunan.

"WFH ini masih terus dimonitor. Kita lihat dulu apakah masih layak untuk diteruskan atau tidak," katanya.

Selain mempertimbangkan hasil evaluasi internal, Pemprov Sumsel juga menunggu arah kebijakan dari pemerintah pusat terkait penerapan sistem kerja ASN ke depan.

Herman Deru menilai sinkronisasi dengan regulasi nasional menjadi hal penting agar kebijakan yang diterapkan daerah tetap sejalan dengan aturan yang berlaku secara nasional.

Karena itu, keputusan mengenai kelanjutan WFH akan ditentukan setelah pemerintah memperoleh gambaran menyeluruh dari hasil evaluasi di lapangan dan kebijakan resmi dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek efisiensi anggaran. Pemerintah juga mengukur tingkat produktivitas pegawai selama bekerja dari rumah untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Jika hasil pemantauan menunjukkan manfaat yang lebih besar dibanding tantangannya, bukan tidak mungkin kebijakan WFH akan tetap dipertahankan sebagai salah satu strategi efisiensi di lingkungan Pemprov Sumsel.