Tren Positif APBN Sumsel, Pendapatan Perpajakan dan PNBP Lebih Tinggi dari Tahun Lalu

AKURAT.CO SUMSEL Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Sumatra Selatan melaporkan bahwa hingga 31 Juli 2024, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan perkembangan yang sangat positif.

Kepala Kanwil DJPb Sumatra Selatan, Rahmadi Murwanto, mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan negara mencapai Rp10,81 triliun, atau 48,85% dari target yang ditetapkan.

Yang menarik, pendapatan negara mengalami pertumbuhan signifikan, terlihat dari penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

Pendapatan dari sektor pajak tercatat sebesar Rp8,92 triliun, dengan realisasi sebesar 45,70% dari target, sementara penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp169 miliar, terealisasi sebesar 44,64%. PNBP, di sisi lain, melampaui target dengan realisasi sebesar Rp1,71 triliun atau 77,20%.

“Peningkatan penerimaan pajak dan PNBP dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan yang luar biasa dalam pendapatan negara,” ujar Rahmadi, Rabu (28/8/2024).

Dia menambahkan bahwa pertumbuhan ini didorong oleh pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Final atas proyek strategis nasional (PSN), serta pembayaran PPh 21 yang meningkat di seluruh sektor, mencerminkan baiknya kondisi penghasilan karyawan.

Lebih lanjut, Rahmadi memaparkan bahwa penerimaan PPh Non Migas tumbuh sebesar 6,3% dan PPN & PPnBM sebesar 0,9%.

“Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa ekonomi di Sumsel semakin baik, dengan pendapatan perpajakan yang meningkat sebagai indikator utama,” katanya.

Di sisi lain, belanja negara juga menunjukkan tren positif dengan realisasi sebesar Rp26,3 triliun atau 49,89% dari pagu yang telah ditetapkan.

Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mengalami kenaikan positif sebesar 27,48% dibandingkan tahun lalu, digunakan untuk berbagai program penting seperti pembangunan infrastruktur, kegiatan pemilu 2024, dan bantuan sosial.

Transfer Ke Daerah (TKD) juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sebesar 13,23% (yoy), dengan penyaluran mencapai Rp16,7 triliun atau 53,02% dari pagu.

“Peningkatan kinerja penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Desa merupakan pendorong utama belanja negara, yang berdampak positif pada ekonomi lokal,” tutupnya. (Kurnia)