12 Kades di Lahat Dicopot Sementara karena Terbukti Gunakan Narkoba

AKURAT.CO SUMSEL Pemerintah Kabupaten Lahat mengambil langkah tegas terhadap maraknya penyalahgunaan narkoba di tingkat desa.

Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, resmi menandatangani surat pemberhentian sementara terhadap 12 kepala desa yang dinyatakan positif narkoba berdasarkan tes urine massal yang digelar pada Agustus 2025 lalu.

Surat pemberhentian tersebut ditandatangani pada 10 November 2025 dan berlaku selama enam bulan. Masa sanksi ini dapat diperpanjang, bahkan berubah menjadi pemberhentian permanen, bergantung hasil rehabilitasi dan pemeriksaan lanjutan dari instansi berwenang.

Plt Kepala BPMDes Lahat, Zubhan Awali, mengungkapkan bahwa lima dari 12 Kades telah menjalani rehabilitasi narkoba, sementara sisanya akan mengikuti prosedur serupa dalam waktu dekat.

“Surat ini berlaku enam bulan atau sampai mereka dinyatakan benar-benar bersih. Untuk Kades yang berstatus ASN, pembinaannya ditangani Inspektorat dan BKSDM,” ujarnya, Senin (17/11/2025).

Selama proses pembinaan dan rehabilitasi, seluruh kepala desa tersebut digantikan oleh pejabat sementara (Pj).

Baca Juga: Dua Pemain Eropa Hadir di Latihan Sriwijaya FC, Ini Namanya

Selain itu, Zubhan juga menegaskan bahwa satu kepala desa lainnya diberhentikan secara permanen setelah kasus korupsinya inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Bupati Bursah Zarnubi menegaskan bahwa pemerintahannya tidak memberikan ruang bagi pejabat desa yang terlibat penyalahgunaan narkoba.

“Kepala desa yang terlibat narkoba akan kita Plt-kan. Kalau hasil pembinaannya bagus, jabatannya bisa kembali. Tapi kalau tidak, langsung diberhentikan. Tidak ada toleransi,” tegasnya.

Menurut Bursah, ancaman narkoba kini sudah merambah hingga lapisan pemerintahan desa. Karena itu ia meminta agar semua pihak, termasuk aparat keamanan, turut memperketat pengawasan dan pencegahan peredaran narkotika.

Tak hanya terkait narkoba, Bupati juga menegaskan sikap keras terhadap praktik korupsi di pemerintahan desa.

“Siapa pun yang berani korupsi, kita pecat. Jangan hanya memviralkan dugaan, tapi laporkan secara resmi agar diproses hukum. Pemerintahan desa harus bersih dan dipercaya masyarakat,” katanya.