Antrean Solar Subsidi di Sumsel Tak Kunjung Usai, Herman Deru Turun Langsung Sidak SPBU Cari Biang Keladi

AKURAT.CO SUMSEL Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan solar subsidi masih menjadi pemandangan sehari-hari di sejumlah SPBU di Sumatera Selatan, meski kuota biosolar telah ditambah.

Kondisi tersebut membuat Gubernur Sumsel Herman Deru turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU bersama Pertamina dan instansi terkait untuk mencari akar persoalan yang menyebabkan antrean masih terus terjadi.

"Hari ini kita akan tindak lanjut ke lapangan bersama Pertamina dan pejabat terkait. Kita ingin melihat fakta di lapangan, bukan hanya di Palembang, tetapi juga berdasarkan informasi dari kabupaten dan kota di Sumsel, khususnya Palembang, Ogan Ilir, dan Banyuasin," kata Herman Deru, Selasa (14/7/2026).

Menurut Herman Deru, penambahan kuota biosolar yang sebelumnya telah disepakati bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mulai menunjukkan hasil dengan berkurangnya antrean di beberapa titik SPBU.

Baca Juga: Kurs Rupiah Melemah ke Rp18.115 per Dolar AS, Berikut Rincian Nilai Tukar di Sejumlah Bank

Namun demikian, tambahan kuota tersebut dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.

"Beberapa hari ini antrean memang mulai berkurang karena kita sudah berkoordinasi dengan BPH Migas untuk menambah kuota BBM. Tetapi pertanyaannya, kenapa antrean masih panjang?" ujarnya.

Pemprov Sumsel pun akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai faktor yang diduga menjadi penyebab antrean. Mulai dari kemungkinan adanya kendaraan dari luar daerah yang ikut mengisi solar subsidi di Sumsel, lamanya proses pengisian di SPBU, hingga sistem pembayaran yang dinilai dapat mempengaruhi kecepatan pelayanan.

Selain itu, pemerintah juga tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dalam penyaluran BBM subsidi.

"Apakah ada kendaraan dari luar Sumsel yang mengisi di sini, apakah proses pengisiannya terlalu lama, apakah sistem pembayarannya yang menjadi kendala. Setelah itu baru kita lihat apakah ada indikasi kecurangan, baik di tingkat SPBU maupun oknum yang memanfaatkan selisih harga BBM," jelasnya.

Meski begitu, Herman Deru menegaskan bahwa dugaan penyalahgunaan distribusi bukan menjadi fokus utama dalam tahap awal penelusuran.

Menurutnya, yang paling penting saat ini adalah memastikan rantai pasok biosolar berjalan lancar serta mengetahui titik-titik hambatan yang terjadi di lapangan.

"Yang paling penting adalah memastikan rantai pasok berjalan baik dan mengetahui berapa lama proses pengisian di SPBU. Saya ingin melihat langsung apakah kendalanya ada pada sistem pembayaran atau di bagian lainnya, khususnya di Palembang," katanya.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Sumsel, saat ini terdapat 164 SPBU yang beroperasi di seluruh wilayah Sumatera Selatan, dengan 48 di antaranya berada di Kota Palembang.

Herman Deru mengatakan, kondisi operasional setiap SPBU berbeda-beda. Ada SPBU yang tidak mendapatkan pasokan biosolar, ada yang melayani selama 24 jam, hingga ada yang menerapkan pengaturan jam tertentu untuk penyaluran solar subsidi.

Hasil sidak dan evaluasi lapangan tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi Pemprov Sumsel bersama Pertamina dan BPH Migas dalam menentukan langkah lanjutan agar distribusi solar subsidi lebih efektif, tepat sasaran, dan antrean panjang yang selama ini dikeluhkan masyarakat dapat segera teratasi.