Herman Deru Tegaskan Efisiensi Anggaran Tak Akan Pangkas Take Home Pay ASN Sumsel

AKURAT.CO SUMSEL Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengorbankan pendapatan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel.

Di tengah kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi tekanan, Herman Deru menegaskan take home pay ASN tetap menjadi hak yang harus dijaga.

Herman Deru mengakui kondisi keuangan Sumsel saat ini tidak sedang dalam keadaan berlebih. Namun, keterbatasan anggaran tersebut menurutnya tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kesejahteraan ASN.

"Saya selalu tekankan kepada para pejabat yang membidangi masalah take home pay pegawai, juga para kepala daerah, bupati dan wali kota, jangan diganggu take home pay penerimaannya," tegas Herman Deru, Sabtu (15/8/2026).

Baca Juga: Sengketa Pasar 16 Ilir Memanas Lagi, P3SRS Minta Perlindungan Hukum ke Polisi

Menurutnya, pemerintah memang memiliki sejumlah program pembangunan yang harus tetap berjalan. Namun, program tersebut tidak akan maksimal jika kesejahteraan aparatur sebagai pelaksana pemerintahan ikut terganggu.

"Tidak ada sedikit pun terbersit untuk mengurangi take home pay. Betul kita punya rencana, punya program pembangunan yang lain, tetapi tidak akan pernah berhasil sebuah program bagi setiap pembina kepegawaian kalau kesejahteraan pegawainya terganggu," ujarnya.

Selain soal kesejahteraan, Herman Deru meminta ASN tetap fokus menjalankan tugas dan tidak larut menghadapi kritik publik, termasuk kritik yang muncul di media sosial.

Ia meminta para aparatur menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kalau ada satu-dua yang dikritik, jangan kita sibuk membalas. Kita jawab saja dengan kerja dan perbaikan etos kerja," katanya.

Herman Deru menilai ASN memiliki posisi penting dalam memastikan roda pemerintahan dan pembangunan daerah tetap berjalan. Karena itu, setiap aparatur diminta terus menjaga semangat kerja meski pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal.