Begini Respon Gubernur Sumsel Soal Aksi Masa Mahasiswa di Sumsel

AKURAT.CO SUMSEL Di tengah gelombang kritik yang disampaikan mahasiswa dalam aksi demonstrasi di DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), Gubernur Sumsel Herman Deru memilih merespons dengan membuka ruang dialog dan menegaskan kesiapan pemerintah menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan.

Menurut Herman Deru, unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang harus dihormati. Karena itu, pemerintah daerah tidak melihat aksi tersebut sebagai bentuk perlawanan, melainkan masukan yang perlu didengar.

"Adik-adik mahasiswa datang menyampaikan aspirasinya. Tentu kita respons sebaik-baik mungkin sehingga mereka merasakan bahwa pemerintah hadir dan melayani aspirasi masyarakat," kata Herman Deru di DPRD Sumsel, Senin (15/6/2026).

Ia menegaskan, berbagai tuntutan yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat. Sementara aspirasi yang berkaitan langsung dengan daerah akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan.

Baca Juga: Bawa Isu Ekonomi hingga Penegakan Hukum, Mahasiswa Sumsel Kepung DPRD

"Kalau memang harus diteruskan ke pemerintah pusat, akan kita sampaikan. Kalau menjadi kewenangan daerah, tentu akan menjadi masukan yang sangat berarti bagi kami," ujarnya.

Salah satu isu yang mendapat sorotan mahasiswa adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menanggapi hal tersebut, Herman Deru menilai sejauh ini program tersebut berjalan cukup baik di Sumatera Selatan, khususnya dalam aspek distribusi kepada penerima manfaat.

Menurutnya, hingga kini tidak ada persoalan besar yang ditemukan dalam penyaluran program tersebut di lapangan.

"Kalau distribusinya relatif baik-baik saja. Untuk hal-hal yang bersifat internal tentu menjadi kewenangan pihak terkait," katanya.

Selain MBG, mahasiswa juga menyoroti kenaikan harga BBM nonsubsidi yang belakangan memicu keluhan masyarakat. Herman Deru menjelaskan bahwa penyesuaian harga tersebut merupakan konsekuensi dari fluktuasi harga minyak mentah dunia dan bukan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah.

"Kita sudah mendengar penjelasan dari pemerintah pusat bahwa harga BBM nonsubsidi mengikuti harga minyak dunia. Yang terpenting saat ini BBM bersubsidi masih tetap dipertahankan," jelasnya.

Mengenai keluhan antrean panjang kendaraan pengangkut solar di sejumlah SPBU, Herman Deru menilai persoalan tersebut lebih berkaitan dengan pengaturan lalu lintas dibandingkan keterbatasan pasokan.

Ia menjelaskan, pembatasan jam pengisian solar di beberapa lokasi diterapkan untuk mencegah kemacetan, terutama pada SPBU yang berada di jalur padat kendaraan.

"Ini bukan soal pembatasan kuota. Tujuannya untuk menjaga kelancaran lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya," katanya.

Menurut Herman Deru, SPBU yang berada di kawasan ring road atau jalur yang tidak terlalu padat tetap dapat melayani pengisian solar selama 24 jam.

Meski demikian, ia memastikan pemerintah daerah terbuka untuk mengevaluasi kebijakan tersebut apabila terdapat rekomendasi dari pihak kepolisian maupun Dinas Perhubungan.

"Kita akan melihat rekomendasi dari Dirlantas dan Dinas Perhubungan. Jika memang perlu ada perubahan pengaturan, tentu akan dipertimbangkan," tegasnya.