Herman Deru Ingatkan Integritas Aparatur Usai Dua Kepala Daerah Sumsel Terjerat Kasus

AKURAT.CO SUMSEL Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menanggapi dua kasus hukum yang menyeret kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayahnya.

Ia menegaskan, proses hukum yang sedang berjalan tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan publik di daerah.

Diketahui, Bupati Muara Enim sebelumnya diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sementara Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Iwan Tuaji, juga sempat diamankan Kejaksaan Tinggi Sumsel dalam proses penanganan perkara terpisah.

Menanggapi hal tersebut, Herman Deru menekankan bahwa setiap peristiwa hukum harus dilihat sebagai tanggung jawab individu, bukan melekat pada institusi pemerintahan secara keseluruhan.

Ia meminta publik untuk menunggu keterangan resmi dari aparat penegak hukum sebelum menarik kesimpulan lebih jauh.

"Kalau terkait ini sebenarnya persoalan personal ya, tidak bisa kita meraba-raba sebelum ada rilis resmi dari penegak hukum," ujar Herman Deru, Selasa (9/6/2026).

Baca Juga: Tolak Carikan Pinjaman Uang, Wanita Muda di Palembang Diduga Jadi Korban KDRT

Menurutnya, dua peristiwa hukum yang terjadi di Sumsel tersebut harus menjadi peringatan bagi seluruh penyelenggara negara, tidak hanya kepala daerah, tetapi juga aparatur di semua level pemerintahan.

Ia mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan tugas serta menghindari segala bentuk pelanggaran aturan yang dapat merugikan diri sendiri maupun lembaga.

"Ini menjadi peringatan bagi semua, bukan hanya kepala daerah atau wakil kepala daerah, tetapi seluruh aparatur penyelenggara negara," katanya.

Meski demikian, Herman Deru menegaskan bahwa roda pemerintahan di daerah tetap harus berjalan normal. Pelayanan kepada masyarakat disebut tidak boleh terganggu oleh proses hukum yang sedang berlangsung.

Ia juga meminta seluruh jajaran birokrasi tetap fokus menjalankan tugas pokok dan fungsi, terutama dalam memastikan pelayanan publik tetap optimal.

"Yang paling penting adalah bagaimana pemerintahan tetap berjalan dengan baik dan layanan kepada masyarakat tetap optimal," tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan program pembangunan di daerah. Menurutnya, agenda pembangunan yang telah direncanakan tidak boleh terhenti akibat persoalan hukum yang menjerat individu tertentu.

"Proses hukum tidak boleh mengganggu jalannya pembangunan. Itu yang harus tetap dijaga," pungkasnya.

Dengan adanya dua kasus tersebut, Pemprov Sumsel berharap seluruh aparatur pemerintahan dapat lebih berhati-hati dan menjadikan peristiwa ini sebagai pengingat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.