Rupiah Mendekati Rp17 Ribu, Konflik Geopolitik Global Ancam Ekonomi Indonesia dan Sumsel

AKURAT.CO SUMSEL Eskalasi konflik geopolitik global mulai memberi tekanan terhadap perekonomian Indonesia.

Pelemahan nilai tukar rupiah yang bergerak mendekati Rp17 ribu per dolar AS serta potensi kenaikan harga energi dan pangan menjadi sinyal kewaspadaan bagi pemerintah pusat maupun daerah, termasuk Sumatera Selatan.

Pengamat ekonomi dari Universitas Sriwijaya, Abdul Bashir, mengatakan konflik geopolitik kerap menjadi pemicu lonjakan harga komoditas strategis dunia.

“Konflik geopolitik sering menjadi katalis lonjakan harga energi dan pangan. Harga minyak mentah Brent sempat berada di atas USD 72 per barel dan berpotensi melonjak ke kisaran 100 hingga 120 dolar AS jika terjadi gangguan di Selat Hormuz,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).

Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia dinilai sangat rentan terhadap fluktuasi harga energi global. Kenaikan harga minyak mentah otomatis berdampak pada beban subsidi dan stabilitas fiskal.

Baca Juga: Kenapa Palembang Terasa Sangat Terik? Ini Penjelasan BMKG Soal Puncak Panas Maret 2026

“Setiap kenaikan USD 1 pada harga minyak mentah Indonesia (ICP) berpotensi menambah defisit APBN sekitar Rp6,8 triliun,” jelasnya.

Gangguan distribusi energi di jalur vital seperti Selat Hormuz juga bisa memicu gangguan logistik global. Dampaknya, biaya distribusi meningkat dan inflasi dalam negeri makin tertekan.

Per Februari 2026, inflasi tahunan Indonesia tercatat 4,76 persen. Kenaikan terutama dipicu kelompok volatile food seperti daging ayam dan cabai menjelang Idul Fitri.

Tekanan juga datang dari sektor keuangan. Nilai tukar rupiah saat ini bergerak di kisaran Rp16.880 hingga mendekati Rp17 ribu per dolar AS.

Menurut Bashir, pelemahan rupiah dipicu fenomena flight to quality, yakni perpindahan dana investor dari negara berkembang ke aset aman seperti dolar AS dan emas.

“Kondisi global yang tidak pasti membuat investor menarik dana dari pasar berkembang, termasuk Indonesia,” ujarnya.

Pelemahan rupiah berisiko memicu imported inflation atau inflasi impor, terutama untuk bahan baku industri dan komoditas seperti kedelai dan gandum. Dampaknya akan terasa pada kenaikan harga barang turunan serta penurunan daya beli masyarakat.

Bagi Sumatera Selatan, kondisi ini menghadirkan situasi paradoks. Di satu sisi, daerah ini diuntungkan sebagai lumbung energi nasional dengan komoditas unggulan batu bara dan gas.

Sumsel berpotensi memperoleh windfall profit dari kenaikan harga komoditas ekspor. Namun di sisi lain, kenaikan harga barang impor dan biaya logistik tetap dapat memicu inflasi lokal.

Baca Juga: 56 Dapur MBG di Palembang Belum Kantongi SLHS, Dinkes: Wajib Urus Sebelum Operasional Penuh

“Keuntungan ekspor sering tergerus oleh kenaikan harga konsumsi dan biaya transportasi, sehingga tekanan inflasi tetap ada,” jelasnya.

Meski demikian, ekonomi Sumsel diproyeksikan tetap tumbuh di kisaran 4,80 hingga 5,60 persen pada 2026 berkat ketahanan sektor komoditas.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah konflik geopolitik global, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dinilai menjadi kunci.

Dari sisi fiskal, pemerintah pusat dapat memperkuat subsidi energi yang lebih tepat sasaran serta meningkatkan bantuan sosial guna menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara dari sisi moneter, intervensi pasar valas dan kebijakan suku bunga oleh Bank Indonesia perlu terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas rupiah.

Di tingkat daerah, penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui operasi pasar murah dan kelancaran distribusi pangan antarwilayah juga dinilai penting untuk menekan laju inflasi.