Golkar Soal Kabinet Bayangan: Sah dalam Demokrasi, tapi Jangan Sekadar Sensasi

AKURAT.CO SUMSEL Wacana pembentukan kabinet bayangan sebagai mitra kritis pemerintah mendapat tanggapan dari Partai Golkar.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menilai inisiatif tersebut merupakan bagian dari hak politik yang dijamin dalam sistem demokrasi, namun harus diiringi tanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Idrus, demokrasi memberikan ruang yang luas bagi setiap warga negara untuk menyampaikan gagasan maupun membangun berbagai bentuk ekspresi politik, termasuk membentuk kabinet bayangan.

Namun, ia mengingatkan bahwa setiap langkah politik seharusnya tidak berhenti pada penciptaan sensasi, melainkan mampu menghadirkan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Dalam demokrasi semua orang memiliki kebebasan untuk menyampaikan gagasan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah gagasan itu benar-benar memberikan manfaat bagi publik atau hanya menjadi simbol politik semata," ujarnya, Jumat (7/8/2026).

Baca Juga: Tiga Helikopter Water Bombing Dikerahkan, Karhutla di Tulung Selapan OKI Belum Berhasil Dipadamkan

Idrus menegaskan bahwa kebebasan berpendapat harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab moral dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat.

Ia juga menyoroti alasan pembentukan kabinet bayangan yang disebut sebagai respons atas melemahnya fungsi oposisi. Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi tidak boleh berkembang menjadi klaim sepihak yang menganggap satu kelompok paling benar.

"Kritik memang diperlukan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi. Namun kritik yang sehat harus membuka ruang dialog, evaluasi, dan perbaikan, bukan menjadi alat untuk menghakimi," katanya.

Idrus mengingatkan agar ruang publik tetap menjadi tempat bertukar gagasan dan argumentasi, bukan berubah menjadi arena yang dipenuhi vonis politik.

Ia juga menilai Indonesia saat ini membutuhkan lebih banyak solusi dibandingkan sekadar narasi politik. Berbagai tantangan nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, transformasi digital, ketahanan pangan dan energi, hingga pengembangan kecerdasan buatan dan perubahan iklim, menurutnya memerlukan kebijakan yang berbasis riset dan kolaborasi lintas sektor.

"Yang dibutuhkan bangsa ini bukan hanya kritik, tetapi juga kemampuan mengubah kritik menjadi solusi yang bisa diterapkan," ujarnya.

Karena itu, Idrus mengajak masyarakat menilai setiap gagasan politik berdasarkan manfaat yang dihasilkan bagi kepentingan publik, bukan semata-mata karena menarik perhatian.

Ia berharap demokrasi di Indonesia terus berkembang menjadi ruang yang produktif dalam melahirkan kebijakan dan penyelesaian masalah, bukan sekadar panggung untuk menampilkan simbol maupun atraksi politik.

Sebagaimana diketahui, sejumlah akademisi, peneliti, dan aktivis sebelumnya mendeklarasikan kabinet bayangan sebagai mitra kritis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kelompok tersebut menyatakan pembentukan kabinet bayangan bertujuan memperkuat fungsi pengawasan melalui penyusunan alternatif kebijakan berbasis riset, bukan sebagai upaya mengambil alih pemerintahan.