Mahasiswa Soroti Harga BBM hingga Program MBG, Desak Evaluasi Kebijakan

AKURAT.CO SUMSEL Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus menggelar aksi long march menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).

Dalam aksi tersebut, mereka menyoroti isu stabilitas harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai semakin membebani masyarakat.

Aksi ini menjadi bagian dari penyampaian sejumlah tuntutan terkait kondisi ekonomi nasional serta evaluasi terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap belum menjawab kebutuhan publik.

Kepala Bidang Kajian Strategis BEM UI, Mora, mengatakan stabilitas harga kebutuhan dasar menjadi perhatian utama dalam aksi tersebut.

“Harapan kami adalah adanya kepastian harga kebutuhan pokok dan juga BBM karena itu sangat penting,” ujar Mora.

Selain isu harga, mahasiswa juga menyuarakan kritik terhadap pengelolaan anggaran negara. Mereka menuntut penghentian pemborosan APBN serta evaluasi terhadap sejumlah program pemerintah yang dinilai tidak efektif.

Beberapa program yang disorot di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, yang menurut mahasiswa perlu dikaji ulang agar lebih tepat sasaran dan tidak membebani anggaran negara.

Selain itu, massa aksi juga menuntut penghentian praktik militerisme serta meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap belum berpihak kepada masyarakat luas.

Mahasiswa juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang dinilai bermasalah.

Mora menegaskan aksi yang dilakukan merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa karena aspirasi yang telah berulang kali disampaikan tidak mendapatkan respons yang diharapkan.

“Sudah berkali-kali kami menyampaikan aspirasi, baik di Patung Kuda maupun di depan DPR, tapi belum ada perubahan yang kami lihat,” ujarnya.

Terkait aksi di Bundaran HI, pihak mahasiswa memastikan telah menyampaikan pemberitahuan kepada kepolisian sesuai ketentuan yang berlaku.

“Demonstrasi itu cukup pemberitahuan, bukan izin. Kami sudah kirim surat H-2,” jelasnya.

Mahasiswa berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya terkait harga kebutuhan pokok dan BBM.