Pendapatan Negara di Sumsel Baru Capai 25 Persen Target, PNBP Melonjak Tapi Cukai Tertekan

AKURAT.CO SUMSEL Realisasi pendapatan negara di Sumatera Selatan hingga 30 April 2026 mencapai Rp5,29 triliun atau sekitar 25 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN tahun ini.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, Rahmadi Murwanto, mengatakan penerimaan pajak masih menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan negara di wilayah tersebut.

Hingga akhir April 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp4,02 triliun atau 23,12 persen dari target. Angka tersebut tumbuh 11,69 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Rahmadi, pertumbuhan penerimaan pajak didorong oleh meningkatnya setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari bendahara pemerintah serta pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) tahunan badan dari sektor perkebunan kelapa sawit.

"Aktivitas belanja pemerintah dan sektor perkebunan sawit masih menjadi penopang utama penerimaan pajak di Sumsel," ujarnya, Kamis (4/6/2026).

Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan kinerja yang cukup positif. Hingga April 2026, realisasi PNBP mencapai Rp1,26 triliun atau 51,17 persen dari target tahunan.

Baca Juga: Dari Rp50 Juta Jadi Rp6,7 Miliar, Ini Rincian Kekayaan Wakil Bupati PALI Iwan Tuaji

Capaian tersebut tumbuh 40,57 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi komponen pendapatan negara dengan pertumbuhan tertinggi di Sumsel.

Rahmadi menjelaskan, kenaikan PNBP terutama berasal dari kelompok PNBP lainnya, khususnya penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu (TAYL).

Sementara itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai justru mengalami penurunan signifikan. Realisasinya hanya mencapai Rp106,54 miliar atau 6,12 persen dari target yang ditetapkan.

Secara tahunan, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat turun 48,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Rahmadi, penurunan tersebut dipengaruhi melemahnya harga patokan ekspor serta berkurangnya volume ekspor crude palm oil (CPO) dan berbagai produk turunannya.

"Kondisi ini berdampak langsung terhadap penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional," katanya.

Di tengah pendapatan yang masih berada pada kisaran seperempat target, realisasi belanja negara di Sumsel terus berjalan. Hingga akhir April 2026, total belanja negara tercatat mencapai Rp12,61 triliun.

Dari jumlah tersebut, belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp4,24 triliun atau 29,06 persen dari pagu anggaran. Angka itu meningkat 28,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Peningkatan belanja pemerintah pusat didorong oleh naiknya belanja pegawai, percepatan belanja barang, serta meningkatnya realisasi belanja modal.

Selain itu, pertumbuhan yang cukup tinggi juga dipengaruhi oleh rendahnya basis perbandingan pada tahun sebelumnya akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.