Antrean BBM di Sumsel Disorot, Herman Deru Ungkap Dugaan Permainan Mafia Solar

AKURAT.CO SUMSEL Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai menyoroti dugaan praktik mafia dan sindikat bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang disebut menjadi salah satu penyebab utama antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di berbagai daerah di Sumsel.

Gubernur Herman Deru mengatakan persoalan antrean kendaraan untuk mendapatkan solar subsidi bukan lagi sekadar persoalan keterbatasan pasokan, melainkan juga berkaitan dengan praktik penyalahgunaan distribusi di lapangan.

Menurutnya, terdapat indikasi adanya oknum yang memanfaatkan lebih dari satu barcode pembelian BBM subsidi hingga praktik pengangkutan BBM menggunakan kendaraan tertentu yang membuat alokasi solar di SPBU lebih cepat habis.

"Persoalan ini sudah lama terjadi dan harus diselesaikan secara menyeluruh, mulai dari pengawasan distribusi hingga penegakan hukum," ujar Herman, Rabu (8/7/2026).

Pemprov Sumsel pun meminta keterlibatan aparat kepolisian untuk menangani dugaan pelanggaran pidana, sementara pengawasan distribusi akan melibatkan regulator di sektor migas.

Baca Juga: Pemkot Palembang Perkuat Pengawasan Kota, 100 CCTV Baru Siap Dipasang

Selain itu, pemerintah daerah juga akan melakukan pemetaan terhadap SPBU yang kerap mengalami antrean panjang guna mengetahui apakah persoalan berasal dari distribusi, kuota, atau faktor lain di lapangan.

"Harus dilihat satu per satu, apakah kuotanya sudah sesuai, apakah distribusinya lancar, atau ada persoalan lain yang menyebabkan antrean terus terjadi," katanya.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Sumsel segera membentuk satuan tugas (satgas) pengawasan distribusi dan penyaluran BBM subsidi di seluruh SPBU di wilayah Sumatera Selatan.

Satgas tersebut nantinya akan melibatkan berbagai instansi, mulai dari unsur pemerintah daerah hingga aparat penegak hukum dan petugas lalu lintas guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan.

Herman Deru juga menegaskan bahwa kebijakan pembatasan waktu pengisian BBM di sejumlah SPBU bukanlah penyebab utama antrean panjang seperti yang berkembang di masyarakat.

Ia menjelaskan kebijakan tersebut hanya diterapkan di sebagian kecil SPBU di Kota Palembang, terutama yang lokasinya berpotensi mengganggu arus lalu lintas dan akses menuju fasilitas vital seperti kawasan bandara.

Saat ini, dari puluhan SPBU yang beroperasi di Palembang, hanya sebagian kecil yang menerapkan pengaturan waktu pengisian BBM subsidi tersebut.

Meski demikian, pemerintah tetap membuka peluang penyesuaian kuota di tingkat kabupaten, kota, maupun SPBU tertentu apabila memang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi di lapangan.

Pemprov Sumsel berharap langkah pengawasan yang lebih ketat serta koordinasi lintas instansi dapat mengurangi antrean panjang kendaraan di SPBU dalam beberapa pekan ke depan sehingga distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerimanya.