Pemprov Sumsel Ubah Strategi Pembangunan, Herman Deru Pilih Rawat Infrastruktur di Tengah Efisiensi Anggaran

AKURAT.CO SUMSEL Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai menyusun langkah antisipasi menghadapi rencana pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang diproyeksikan terjadi pada 2027.

Di tengah potensi menurunnya pendapatan daerah, Pemprov memilih memprioritaskan pemeliharaan infrastruktur yang telah ada dibanding memulai pembangunan proyek-proyek baru.

Langkah tersebut dinilai sebagai strategi menjaga kualitas layanan publik sekaligus memastikan penggunaan anggaran tetap efektif di tengah kebijakan efisiensi fiskal yang dilakukan pemerintah pusat.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan penurunan alokasi dana transfer berpotensi memengaruhi sejumlah program pembangunan yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), terutama sektor infrastruktur.

"Ketika kemampuan fiskal berkurang, tentu ada penyesuaian dalam pelaksanaan program pembangunan. Karena itu kita harus menentukan prioritas agar program yang paling dibutuhkan masyarakat tetap berjalan," ujar Herman Deru, Jumat (3/7/2026).

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.

Baca Juga: Antrean Solar Subsidi Kian Panjang, Pemprov Sumsel Siapkan Strategi Baru

Namun dalam kondisi anggaran yang lebih terbatas, fokus utama diarahkan pada pemeliharaan jalan, jembatan, jaringan irigasi, dan fasilitas publik lainnya yang telah tersedia.

Strategi tersebut dipilih agar infrastruktur yang selama ini telah dibangun tetap berfungsi optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

"Saat ini yang paling penting adalah memastikan infrastruktur yang sudah ada tetap terawat dengan baik. Untuk proyek baru, tentu akan disesuaikan dengan kebutuhan yang benar-benar mendesak," katanya.

Berdasarkan proyeksi pemerintah pusat, alokasi Transfer ke Daerah secara nasional pada 2027 diperkirakan mengalami penurunan cukup signifikan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian berbagai pemerintah daerah, termasuk Sumatera Selatan, yang selama ini masih bergantung pada dana transfer untuk membiayai pembangunan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Edward Candra menjelaskan bahwa upaya penyesuaian anggaran sebenarnya telah mulai dilakukan sejak tahun sebelumnya. Pemerintah daerah, kata dia, telah mengarahkan belanja agar lebih efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kami terus menjaga kualitas belanja daerah. Pelayanan publik tetap menjadi prioritas dan program-program strategis yang berkaitan langsung dengan masyarakat akan tetap dikawal," ujarnya.

Data Pemprov Sumsel menunjukkan alokasi TKD yang diterima pada 2026 sekitar Rp3,3 triliun, turun sekitar Rp1,8 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk semakin selektif dalam menentukan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Ke depan, Pemprov Sumsel akan memprioritaskan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat serta memastikan aset dan infrastruktur yang telah dibangun tetap terjaga melalui program pemeliharaan yang berkelanjutan.

Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap pelayanan publik dan roda pembangunan tetap berjalan meski ruang fiskal semakin terbatas.