KPK Kawal Pengadaan hingga Pelaksanaan Proyek Strategis di Sumsel

AKURAT.CO SUMSEL Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemantauan terhadap perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pelaksanaan proyek strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 berjalan sesuai aturan.

Monitoring tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi yang digelar di Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (2/7/2026).

Sekretaris Daerah Sumsel, Edward Candra, mengatakan kegiatan itu merupakan bagian dari program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang rutin dilaksanakan KPK di seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

"KPK memantau beberapa area yang menjadi fokus, mulai dari perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset daerah, manajemen ASN, hingga pelayanan publik," kata Edward usai rapat.

Edward menegaskan, kegiatan tersebut tidak berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang sebelumnya pernah terjadi di Sumsel.

Baca Juga: Bobol Rumah Lewat Plafon, Pria di Palembang Dibekuk Polisi

Menurutnya, monitoring merupakan agenda rutin yang dilakukan secara nasional sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.

"Seluruh daerah dipantau. Setelah dari Pemprov Sumsel, tim KPK juga akan melakukan monitoring ke pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, KPK juga memberikan sejumlah masukan kepada organisasi perangkat daerah (OPD), terutama yang menangani proyek-proyek strategis.

Beberapa OPD yang menjadi perhatian antara lain Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendidikan.

Menurut Edward, pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan program, proses pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pekerjaan, hingga proyek dinyatakan selesai.

"OPD yang menangani proyek strategis akan dikawal sejak tahap perencanaan, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, sampai proyek selesai agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina Marga Sumsel, M Affandi, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti arahan tersebut dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Menurutnya, di tengah keterbatasan anggaran, prioritas utama tetap diarahkan pada penanganan jalan berlubang serta pekerjaan pemeliharaan jalan yang menjadi kewenangan provinsi maupun yang mendukung konektivitas ke kabupaten dan kota.

"Dengan anggaran yang tersedia, kami harus melaksanakan pekerjaan seefisien mungkin. Karena itu, penanganan jalan berlubang dan pekerjaan pemeliharaan menjadi prioritas," kata Affandi.