BNPB dan BPBD Sumsel Perkuat Strategi Pencegahan Karhutla Sejak Dini

AKURAT.CO SUMSEL Kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel) pada 2026 diperkuat melalui dukungan bantuan operasional dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) senilai sekitar Rp2,8 miliar kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel.

Bantuan tersebut diserahkan dalam Apel Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Penanganan Karhutla di halaman Griya Agung Palembang, Rabu (6/5/2026), yang melibatkan sekitar 1.600 personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, instansi pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat peduli api.

Kepala Pelaksana BPBD Sumsel Muhammad Iqbal Alisyahbana mengatakan bantuan dari pemerintah pusat menjadi langkah strategis untuk memperkuat kesiapan daerah menghadapi ancaman karhutla yang diperkirakan meningkat pada musim kemarau tahun ini.

“Bantuan ini diperuntukkan bagi Satgas Darat, khususnya personel TNI dan Polri, dalam bentuk peralatan operasional seperti mesin pompa dan perlengkapan pendukung lainnya,” ujar Iqbal.

Baca Juga: BNPB Siaga Dini di Sumsel, Drone hingga Water Bombing Disiapkan Hadapi Ancaman Karhutla

Ia menjelaskan, bantuan tersebut mencakup mesin pompa pemadam, alat pelindung diri (APD), hingga kendaraan operasional berupa motor trail untuk menjangkau daerah rawan kebakaran yang sulit diakses.

Menurutnya, dukungan peralatan sangat penting untuk mempercepat respons penanganan di lapangan, terutama pada wilayah gambut dan lahan kering yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran.

Selain penguatan di darat, BPBD Sumsel juga menambah kesiapan armada udara untuk mendukung operasi pemadaman. Empat unit helikopter water bombing dijadwalkan tiba mulai 8 Mei 2026, sementara satu unit helikopter patroli udara telah disiagakan lebih awal.

“Penguatan armada udara menjadi bagian penting untuk mempercepat penanganan hotspot dan mencegah kebakaran meluas,” katanya.

Dalam apel siaga tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Djamari Chaniago menegaskan bahwa pengendalian karhutla tidak boleh lagi bersifat reaktif. Pemerintah, kata dia, mendorong penanganan yang lebih cepat, terpadu, dan mengedepankan langkah pencegahan sejak dini.

“Penanganan karhutla tidak boleh menunggu api membesar. Semua pihak harus bergerak lebih dini, lebih cepat, dan terintegrasi lintas sektor,” tegasnya.

Pemerintah menetapkan Sumatera Selatan sebagai salah satu wilayah prioritas penanganan karhutla nasional karena karakteristik lahan gambut dan riwayat kebakaran berulang yang terjadi hampir setiap musim kemarau.

Meski luas karhutla di Sumsel mengalami penurunan dari lebih 15 ribu hektare pada 2024 menjadi sekitar 5.900 hektare pada 2025, pemerintah menilai ancaman kebakaran tahun ini tetap tinggi.

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2026 datang lebih awal sejak April dan diperkirakan mencapai puncak pada Agustus. Kondisi tersebut diperkuat potensi fenomena El Niño pada Juli hingga September yang dapat memicu kekeringan ekstrem.

Pemerintah juga meminta perusahaan sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan meningkatkan kesiapan pencegahan karhutla melalui patroli rutin, deteksi dini hotspot, serta penyediaan sarana pemadaman di wilayah konsesi masing-masing.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru menilai faktor utama penyebab karhutla masih didominasi aktivitas manusia, terutama praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.

“Lebih dari 90 persen karhutla disebabkan ulah manusia. Karena itu kesadaran masyarakat menjadi faktor utama dalam pencegahan,” ujarnya.

Ia menambahkan edukasi kepada masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha kecil, harus terus diperkuat agar praktik pembakaran lahan tidak lagi dilakukan.

Pemerintah pusat juga mengaktifkan kembali Desk Karhutla Nasional untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pemantauan hotspot, pengendalian lapangan, penegakan hukum, hingga komunikasi publik terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan.