BPKP Evaluasi Anggaran Palembang, Ratu Dewa Minta Program Kemiskinan Tepat Sasaran

AKURAT.CO SUMSEL Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang diminta memastikan setiap program pembangunan yang dibiayai APBD benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Hal itu menjadi perhatian dalam audiensi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Supriyadi bersama tim dengan Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Rabu (19/8/2026).

Pertemuan yang berlangsung di rumah dinas Wali Kota Palembang tersebut menjadi tahap awal sebelum pelaksanaan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran) 2026.

Evaluasi akan menyasar lima sektor prioritas yang sejalan dengan agenda pembangunan nasional, yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, serta ketahanan pangan.

Baca Juga: Kapan Musim Kemarau 2026 Berakhir? Ini Prediksi BMKG

BPKP akan menilai kualitas perencanaan dan penganggaran Pemkot Palembang, termasuk menguji konsistensi antara dokumen perencanaan dengan APBD. Selain itu, evaluasi dilakukan untuk memastikan program daerah tetap selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Dari proses tersebut, BPKP diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif agar belanja daerah semakin efektif dan efisien.

Ratu Dewa menyambut baik evaluasi yang dilakukan BPKP Sumsel. Ia menegaskan Pemkot Palembang terbuka terhadap setiap masukan untuk memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan.

“Saya minta seluruh jajaran melakukan evaluasi terhadap perencanaan, kegiatan, program maupun subprogram, baik yang ada di APBD Perubahan maupun APBD induk,” kata Ratu Dewa.

Ia juga meminta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya yang menangani perencanaan dan penganggaran, kemiskinan, pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR), perumahan dan kawasan permukiman, kesehatan, serta pendidikan segera menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut.

Menurutnya, perencanaan program harus memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat kualitas.

Ratu Dewa mencontohkan program pengentasan kemiskinan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Menurut dia, pembangunan infrastruktur dasar seperti instalasi pengolahan air (IPA), sanitasi, hingga jalan lingkungan harus diarahkan untuk membuka akses masyarakat terhadap layanan dasar sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan.

“Program yang direncanakan jangan hanya selesai secara administrasi, tetapi harus benar-benar membuka akses dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia memastikan jajaran perangkat daerah siap mendukung proses evaluasi BPKP, termasuk dalam menyediakan data dan informasi yang diperlukan selama proses Evran berlangsung.

Ratu Dewa berharap proses evaluasi dan pendalaman yang dilakukan BPKP dapat membuat program pembangunan Palembang ke depan semakin terarah, efektif, serta tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan