Ombudsman Sumsel Kawal Nasib Guru PAI, TPP Gaji 13 dan THR Masih Terhambat

AKURAT.CO SUMSEL Sebanyak 1.546 guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sumatera Selatan masih menunggu kejelasan terkait tambahan penghasilan pegawai (TPP), gaji ke-13, dan tunjangan hari raya (THR) yang belum cair pada 2023 dan 2024.

Ombudsman Sumsel kini berupaya mengawal penyelesaian masalah ini dengan mendorong koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat.

Menurut Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel, M Adrian Agustiansyah, persoalan ini terjadi karena adanya perbedaan instansi induk yang menaungi guru PAI, yaitu antara Kementerian Agama (Kemenag) dan Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Dinas Pendidikan.

"Kami melihat bahwa permasalahan ini bukan hanya di tingkat daerah, tetapi juga melibatkan kebijakan di tingkat pusat. Perlu ada langkah konkret agar hak para guru ini bisa segera direalisasikan," ujar Adrian, Selasa (18/2/2025).

Baca Juga: Inilah Merek Vitamin yang Paling Banyak Dipilih oleh Masyarakat Indonesia, Ternyata Serng Ditemukan di Minimarket

Kanwil Kemenag Sumsel sebelumnya telah berkoordinasi dengan Kemenag RI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sementara itu, Dinas Pendidikan Sumsel telah menerima surat dari Kemenkeu yang menegaskan bahwa tambahan penghasilan tidak berlaku bagi guru yang sudah menerima tunjangan profesi guru (TPG) dari Kemenag.

Ombudsman Sumsel menilai perlunya keterlibatan Ombudsman RI untuk mendorong penyelesaian masalah ini di tingkat nasional.

"Kami akan mengkoordinasikan ini dengan Ombudsman RI agar bisa dibahas di level kementerian. Harapannya ada solusi yang tidak merugikan para guru," jelas Adrian.

Kondisi ini terjadi karena mekanisme pembayaran yang berbeda. Pemprov Sumsel membayarkan gaji pokok guru PAI melalui APBD, sementara tunjangan profesi mereka berasal dari anggaran Kemenag RI.

Namun, terkait TPP, gaji 13, dan THR, regulasi yang ada saat ini tidak mengakomodasi guru yang berada di bawah koordinasi dua instansi berbeda.

Dari 1.546 guru yang terdampak, sebanyak 663 orang telah melaporkan permasalahan ini ke Kanwil Kemenag dan Dinas Pendidikan Sumsel. (Kurnia)