Mendagri Laporkan Stabilitas Inflasi ke Presiden, Soroti Kesenjangan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

AKURAT.CO SUMSEL Laporan stabilitas ekonomi daerah yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Senin (24/11/2025).
Di tengah kabar baik inflasi Year-on-Year (YoY) yang terkendali di angka 2,86 persen dan bahkan sektor pangan yang disebut mulai menyeimbangkan deflasi Mendagri membawa data pertumbuhan ekonomi daerah yang timpang.
Dalam pemaparan perkembangan ekonomi, Tito Karnavian menyebutkan adanya disparitas pertumbuhan yang signifikan. "Yang tertinggi misalnya Maluku Utara," ujar Tito.
Namun, perhatian terbesar tertuju pada angka yang mencengangkan dari Papua Tengah, yang dilaporkan mengalami kontraksi hingga minus delapan persen (-8%).
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan kepada Presiden bahwa kontraksi ekonomi Papua Tengah dipicu oleh serangkaian insiden yang saling terkait, terutama tertundanya ekspor dari Freeport, terbakarnya smelter, serta gangguan produksi akibat bencana alam tanah longsor.
"Itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Papua Tengah, Timika, itu mengalami kontraksi minus delapan persen," tegas Tito.
Baca Juga: Jangan Biarkan Mendung Hentikan Kesegaran Anda! 4 Minuman Ini Wajib Dicoba
Di sisi inflasi, Tito Karnavian memastikan kondisi secara umum cukup baik dan terkendali. Ia bahkan mencatat komoditas beras, yang sempat menjadi pemicu inflasi, kini "keluar dari urutan daftar pangan bermasalah."
Perbaikan ini berkat sinergi antar kementerian dan lembaga, termasuk Mentan, Kepala Bapanas, Bulog, dan Pemda.
Namun, kewaspadaan tetap disampaikan terkait kenaikan harga pada tiga komoditas: bawang merah, cabai, dan telur ayam ras. Kenaikan ini harus diantisipasi, terutama dalam konteks dukungan terhadap Program MBG (Mandiri Benih Gizi) pemerintah.
Selain data ekonomi makro, laporan Mendagri juga menyoroti realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per 23 November 2025.
Data menunjukkan rata-rata pendapatan 552 daerah sudah mencapai 82-83%. Sayangnya, angka belanja daerah masih stagnan di angka kurang lebih 68%.
"Kita mendorong tentunya belanjanya ya di atas 75 persen, 80 persen gitu," pungkas Tito.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.









