Tegaskan Pemerintahan Bersih, Presiden Prabowo: Banyak yang Mau Nyogok, Saya Tidak Ikut

AKURAT. CO SUMSEL – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjalankan roda pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi dan kolusi.

Dalam pidatonya di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026), Prabowo mengungkapkan tantangan integritas yang ia hadapi selama menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia.

Mantan Menteri Pertahanan ini mengaku kerap menemui berbagai upaya dari pihak-pihak tertentu yang mencoba menyuapnya demi meloloskan kepentingan yang melanggar aturan.

Baca Juga: Sumsel Diintai Hujan Lebat Disertai Kilat dan Angin Kencang Sepekan ke Depan Imbas Aktifnya MJO

"Satu tahun saya jadi Presiden, saya sampai geleng-geleng kepala. Sudah berapa kali saya mau disogok, diminta ini itu. Saya tegaskan, tegakkan peraturan sesuai kepentingan bangsa dan negara, saya tidak mau ikut yang lain-lain," ujar Prabowo.

Menghindari Konflik Kepentingan

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menceritakan sikap tegasnya saat menerima laporan terkait puluhan perusahaan yang terancam pencabutan izin akibat melakukan pelanggaran.

Baca Juga: Suka Duka Tawa, Film Drama Komedi Kisahkan Cerita Hidup Komika

Ia memilih untuk tidak memeriksa detail daftar perusahaan tersebut demi menjaga objektivitas.

Prabowo menyadari bahwa di antara daftar tersebut, mungkin saja terdapat kolega atau rekan politiknya.

Hal inilah yang mendasarinya untuk menyerahkan urusan tersebut sepenuhnya kepada penegak hukum guna menghindari konflik kepentingan.

Baca Juga: 3 Lokasi Kampung Kreatif Palembang, Wisata Edukasi Murah Dongkrak Ekonomi UMKM Lokal

"Saya bilang, saya tidak mau baca karena saya takut terpengaruh. Ada teman saya di situ, ada orang Gerindra lagi, jadi tidak enak. Lebih baik saya tidak mau tahu," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa setiap pelanggaran harus diproses secara hukum tanpa adanya perlakuan istimewa atau "titipan" jabatan.

Reaktualisasi Pasal 33 UUD 1945

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sumsel Beragam, Muara Enim dan OKU Timur Jadi Motor pada 2025

Presiden juga mengingatkan jajaran bawahannya mengenai mandat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945.

Ia menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola sepenuhnya oleh negara untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir elite atau korporasi nakal.

Secara retoris, Prabowo memberikan peringatan keras kepada pejabat yang tidak searah dengan visi bersihnya untuk segera menanggalkan jabatan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Umumkan Swasembada Pangan, Sumsel Raih Penghargaan Nasional Berkat Kontribusi Produksi Beras

"Apa yang tidak jelas? Kalau tidak paham (mandat undang-undang), silakan keluar saja dari jabatan. Segera mengundurkan diri. Masih banyak anak-anak muda jujur yang siap berjuang untuk kebaikan bangsa ini," pungkas Prabowo.(*)