Alasan Prabowo Tak Tetapkan Banjir Sumatera Sebagai Bencana Nasional

AKURAT.CO SUMSEL - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan mengapa pemerintah tak menetapkan banjir Sumatera sebagai bencana nasional.

Ia menegaskan, penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih aman terkendali oleh pemerintah.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin (15/12/2025).

Baca Juga: Sebagian Palembang Terdampak Pemadaman Listrik Hari Ini, Pemukiman, Pabrik hingga Kantor Pemerintahan

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah konkret dan terukur sejak awal bencana banjir dan longsor terjadi di wilayah tersebut, tanpa harus menetapkan status bencana nasional.

Termasuk dalam penyaluran logistik, menyediakan truk air minum, toilet portable, air bersih, memperbaiki sejumlah infrastruktur secara bertahap, memulihkan jaringan telekomunikasi dan listrik, serta menyiapkan hunian sementara dan hunian tetap untuk masyarakat terdampak.

Baca Juga: Gawat! OJK Catat 3.774 Laporan di Palembang, Sumsel Jadi Peringkat 8 Nasional Kasus Keuangan Ilegal

Upaya Pemerintah Tangani Bencana Banjir Sumatera

Sebagai upaya pemulihan pascabencana berjalan terstruktur, pemerintah saat ini tengah merencanakan pembentukan satuan khusus yang akan fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.

Sementara mengenai pembiayaan penanganan bencana, Prabowo menegaskan anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) telah disiapkan dan berada dalam kondisi aman.

Baca Juga: Curi Motor Rekan Kerja Kuli Bangunan, Pria di Lubuklinggau Ditangkap Usai Gadai Motor Rp400 Ribu

Ketersediaan anggaran tersebut merupakan hasil dari kebijakan efisiensi yang dijalankan pemerintah sejak awal masa kepemimpinannya yang disebut telah menghasilkan penghematan hingga ratusan triliun rupiah.

Selain itu, Prabowo telah menginstruksikan penyaluran dana operasional taktis sebesar Rp 20 miliar kepada setiap gubernur di daerah terdampak, serta Rp 4 miliar kepada masing-masing bupati dan wali kota pada 52 kabupaten/kota di wilayah terdampak.

Prabowo menekankan pemerintah pusat akan terus mengawal penanganan dan pemulihan bencana di Sumatera dan Aceh secara menyeluruh serta menjamin proses pemulihan pascabencana berjalan cepat dan tepat. (*)