Gubernur Herman Deru Pastikan Gaji ASN dan PPPK di Sumsel Tetap Aman, Belum Ada Daerah Laporkan Kendala

AKURAT.CO SUMSEL Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru memastikan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh wilayah Sumsel hingga kini masih berjalan lancar.

Menurut Herman Deru, Pemerintah Provinsi Sumsel belum menerima laporan dari pemerintah kabupaten maupun kota terkait kendala pembayaran gaji pegawai akibat tekanan fiskal yang tengah dihadapi sejumlah daerah di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan menyusul informasi dari pemerintah pusat yang menyebut ratusan pemerintah daerah mengalami tekanan fiskal sehingga berpotensi mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran gaji ASN.

"Untuk gaji, take home pay ASN maupun PPPK di Sumsel selalu menjadi prioritas. Sejak awal saya sudah mengingatkan seluruh kabupaten dan kota agar mendahulukan pembayaran hak pegawai, baik PNS, PPPK maupun tenaga honorer yang telah diangkat menjadi PPPK," kata Herman Deru, Senin (3/8/2026).

Baca Juga: Update Harga Emas Perhiasan Palembang Senin 3 Agustus 2026, Termahal Rp14 Juta per Suku

Ia menegaskan pembayaran gaji pegawai tidak boleh mengalami keterlambatan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup para ASN beserta keluarganya.

Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan hak pegawai tetap terpenuhi tepat waktu.

"Jangankan tidak dibayar, dikurangi pun tidak boleh. Mereka sudah memiliki perencanaan kebutuhan keluarga, mulai dari biaya pendidikan anak hingga kebutuhan sehari-hari," tegasnya.

Herman Deru menjelaskan kondisi tersebut bukan berarti kemampuan fiskal daerah di Sumsel berlebih. Namun, sejak awal penyusunan anggaran, belanja pegawai memang ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama.

"Bukan karena kita memiliki kemewahan fiskal, tetapi memang sejak awal anggaran untuk pembayaran gaji sudah diprioritaskan," ujarnya.

Ia juga memastikan hingga saat ini belum ada kepala daerah di Sumsel yang melaporkan kesulitan membayar gaji ASN maupun PPPK.

"Untuk pembayaran gaji PNS dan PPPK, sampai sekarang belum ada laporan yang terkendala. Mudah-mudahan Sumsel tidak termasuk daerah yang mengalami tekanan fiskal tersebut," katanya.

Lebih lanjut, Herman Deru menjelaskan tingginya persentase belanja pegawai dalam APBD tidak selalu mencerminkan pemborosan. Menurutnya, kondisi itu juga dapat dipengaruhi berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

"Kalau TKD berkurang, otomatis persentase belanja pegawai terlihat meningkat. Jadi bukan berarti daerah itu boros, tetapi karena nilai transfer yang menjadi dasar perhitungan ikut menurun," jelasnya.

Ia menilai tantangan yang saat ini dihadapi sebagian pemerintah kabupaten dan kota di Sumsel lebih banyak berkaitan dengan pembiayaan pembangunan infrastruktur dibandingkan pembayaran gaji pegawai.

Meski demikian, Herman Deru berharap kondisi fiskal daerah tetap terjaga sehingga seluruh hak ASN dan PPPK dapat terus dipenuhi tanpa hambatan.

"Yang menjadi perhatian sekarang mungkin pembiayaan infrastruktur. Namun untuk pembayaran gaji ASN dan PPPK, sejauh ini belum ada kendala yang dilaporkan. Mudah-mudahan kondisi fiskal daerah di Sumsel tetap terkendali," pungkasnya.