DPR Persilakan Komisi III Bahas RUU Perampasan Aset Saat Reses, Dasco: Asal Sesuai Mekanisme

AKURAT.CO SUMSEL Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mempersilakan Komisi III DPR RI tetap melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset meski saat ini memasuki masa reses.

Namun, pembahasan tersebut harus dilakukan sesuai mekanisme dan perizinan yang berlaku di DPR.

Pernyataan itu disampaikan Dasco dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026), saat menyampaikan agenda kegiatan legislasi selama masa reses.

Menurut Dasco, anggota komisi tetap diperbolehkan menggelar pembahasan sejumlah rancangan undang-undang apabila telah mengajukan izin kepada pimpinan DPR.

"Untuk Komisi III yang sudah mengajukan izin membahas RUU Perampasan Aset, kami persilakan tetap melaksanakan pembahasan selama masa reses sepanjang mengikuti mekanisme yang berlaku," kata Dasco.

Ia menegaskan, pimpinan DPR memberikan dukungan penuh agar pembahasan RUU Perampasan Aset tetap berjalan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjawab anggapan sebagian masyarakat yang menilai DPR tidak serius menyelesaikan regulasi tersebut.

Menurut Dasco, persepsi tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebab, pembahasan RUU Perampasan Aset telah berlangsung selama lebih dari dua bulan dan melibatkan berbagai unsur masyarakat melalui mekanisme partisipasi publik.

Baca Juga: Harga Ayam dan Telur di Palembang Mulai Naik, DKPP Sumsel Pastikan Stok Pangan Tetap Aman

"Pembahasan sebenarnya sudah berjalan lebih dari dua bulan. Proses partisipasi publik di Komisi III juga terus berlangsung," ujarnya.

Ia berharap proses legislasi tidak terhambat hanya karena memasuki masa reses.

Dengan tetap berlangsungnya pembahasan, penyusunan RUU Perampasan Aset diharapkan dapat terus berjalan sehingga target penyelesaian pembahasan dapat tercapai sesuai agenda DPR.

RUU Perampasan Aset menjadi salah satu regulasi yang mendapat perhatian publik karena dinilai penting dalam memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana, khususnya terkait pengembalian aset hasil kejahatan kepada negara.

Pimpinan DPR pun berharap pembahasan yang berlanjut selama masa reses dapat mempercepat penyempurnaan substansi RUU sebelum memasuki tahapan berikutnya dalam proses legislasi.