Palembang Kembali Raih WTP, Ratu Dewa Ingatkan Anggaran Harus Benar-Benar Kembali ke Rakyat

AKURAT.CO SUMSEL Pemerintah Kota Palembang kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Namun di balik capaian tersebut, Wali Kota Palembang menegaskan bahwa penghargaan itu bukan sekadar prestasi administratif, melainkan amanah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kota Palembang di Kantor BPK Perwakilan Sumsel, Selasa (9/6/2026).

Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan raihan opini WTP harus menjadi dorongan untuk memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, bersih, dan akuntabel.

"Opini WTP bukan tujuan akhir. Yang paling penting adalah bagaimana anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Baca Juga: Tolak Carikan Pinjaman Uang, Wanita Muda di Palembang Diduga Jadi Korban KDRT

Dalam kesempatan tersebut, Ratu Dewa mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Menurutnya, anggaran pendidikan berkaitan dengan kesempatan anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak, sementara anggaran kesehatan menyangkut kualitas layanan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ia menilai keberhasilan pengelolaan keuangan tidak hanya diukur dari laporan yang baik atau tingginya serapan anggaran, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan warga.

"Kepercayaan masyarakat dibangun melalui integritas dan akuntabilitas. Setiap rupiah yang dikelola pemerintah harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik dan pembangunan yang berkualitas," katanya.

Ratu Dewa juga memastikan seluruh rekomendasi yang diberikan BPK selama proses pemeriksaan akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, hasil pemeriksaan tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga panduan untuk memperbaiki berbagai aspek tata kelola pemerintahan agar semakin efektif dan profesional.

Pemkot Palembang, lanjut dia, berkomitmen menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus meningkatkan transparansi dalam setiap program pembangunan.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Rio Tirta, menjelaskan bahwa opini WTP merupakan bentuk penilaian profesional auditor terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Meski demikian, ia mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar tidak terlena dengan capaian tersebut.

Menurut Rio, proses pemeriksaan dilakukan melalui tahapan yang ketat dan berpedoman pada standar audit yang berlaku sehingga setiap opini yang diberikan memiliki konsekuensi terhadap kredibilitas lembaga maupun pemerintah daerah yang diperiksa.

Selain Kota Palembang, sejumlah daerah lain di Sumatera Selatan juga berhasil meraih opini WTP atas laporan keuangan tahun anggaran 2025, di antaranya Kabupaten Lahat, Banyuasin, dan Ogan Ilir.