WFH ASN Sumsel Tekan Kemacetan, Ribuan Kendaraan Dinas Tak Beroperasi

AKURAT.CO SUMSEL Kebijakan work from home (WFH) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menunjukkan dampak signifikan, tidak hanya pada efisiensi energi tetapi juga terhadap kelancaran lalu lintas.

Sekretaris Daerah Sumsel, Edward Candra, mengungkapkan sebanyak 7.988 aparatur sipil negara (ASN) menjalankan WFH pada Jumat (10/4/2026). Kebijakan tersebut berdampak langsung pada berkurangnya kendaraan dinas yang beroperasi.

“Jumlah kendaraan dinas yang tidak digunakan mencapai 4.645 unit, terdiri dari 2.879 sepeda motor dan 1.766 mobil,” ujar Edward, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, penurunan mobilitas ASN berkontribusi terhadap lebih lancarnya arus lalu lintas, terutama pada jam-jam sibuk yang biasanya dipadati kendaraan.

Baca Juga: WFH Diterapkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan Normal

Ia menyebut, kondisi tersebut tidak hanya terjadi di kawasan perkantoran, tetapi juga di sejumlah titik yang selama ini dikenal rawan kemacetan.

“Pada jam berangkat dan pulang kerja yang biasanya padat, kemarin relatif lancar. Ini dirasakan di berbagai ruas jalan,” katanya.

Selain berdampak pada lalu lintas, kebijakan WFH juga ditujukan untuk mendorong efisiensi penggunaan energi di lingkungan perkantoran, seperti penghematan bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan air.

Edward menilai manfaat kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh pengguna jalan, tetapi juga masyarakat yang tinggal di sekitar jalur utama, khususnya di Palembang.

“Dampaknya cukup terasa, terutama karena ASN yang menjalankan WFH berasal dari lingkungan pemprov maupun pemkot,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, lanjutnya, akan melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan tersebut. Pengukuran efektivitas akan dilihat dari perbandingan penggunaan energi setiap bulan.

“WFH dilakukan empat kali dalam sebulan. Nantinya akan terlihat apakah ada efisiensi dari sisi penggunaan energi dibandingkan periode sebelumnya,” kata Edward.

Ia menegaskan, evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan keberlanjutan kebijakan WFH ke depan, sekaligus memastikan tujuan utama efisiensi tetap tercapai.