Soal ASN Kerja Dirumah, Pemprov Sumsel Masih Tunggu Arahan Pusat

AKURAT.CO SUMSEL Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tengah mengkaji kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai langkah antisipasi penghematan bahan bakar minyak (BBM), di tengah kekhawatiran dampak konflik global terhadap harga energi.

Rencana ini mencuat seiring meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Iran dan Israel, serta keterlibatan Amerika Serikat.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu kenaikan harga minyak dunia yang berdampak pada beban subsidi energi nasional.

Sekretaris Daerah Sumsel, Edward Chandra, mengatakan pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait rencana penerapan WFH tersebut.

Baca Juga: Aduan THR di Sumsel Tembus 49 Kasus, Banyak Perusahaan Diduga Belum Bayar Sesuai Aturan

“Iya, kita masih menunggu arahan untuk WFH,” ujarnya, Jumat (20/3/2026).

Menurut Edward, langkah efisiensi perlu dilakukan sejak dini guna menjaga ketersediaan energi nasional sekaligus menekan konsumsi BBM di lingkungan pemerintahan.

Rencana ini juga akan dibahas lebih lanjut dalam rapat internal Pemprov Sumsel setelah momen Lebaran, sembari menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat.

“Nanti dibahas segera setelah Lebaran, sambil menunggu arahan pemerintah pusat,” jelasnya.

Ia menambahkan, upaya efisiensi sebenarnya telah dilakukan sebelumnya oleh Pemprov Sumsel, meski belum secara spesifik dikaitkan dengan dampak konflik global.

Sejumlah langkah yang sudah diterapkan di antaranya pembatasan penggunaan kendaraan dinas untuk perjalanan tertentu, serta penghematan energi di lingkungan perkantoran.

Baca Juga: Ribuan Jemaah Muhammadiyah Padati Kampus UMP, Khutbah Idulfitri Soroti Bahaya Euforia dan Etika Digital

“Efisiensi sudah kita lakukan, seperti pembatasan kendaraan dinas dan penghematan energi di kantor,” katanya.

Namun demikian, Pemprov Sumsel masih menunggu kejelasan mengenai besaran target penghematan BBM yang akan diterapkan.

“Kita belum tahu berapa persen efisiensi yang akan dilakukan. Kita tunggu dulu kebijakan dari pusat,” tambahnya.