WALHI Sumsel Sebut Banjir di Aceh–Sumut–Sumbar Akibat Krisis Ekologis, Minta Pemerintah Hentikan Praktik Eksploitatif

AKURAT.CO SUMSEL Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Selatan (Sumsel) menyampaikan belasungkawa atas banjir besar yang merendam wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Namun di balik duka tersebut, organisasi lingkungan itu menilai bencana ini bukan sekadar musibah alam, melainkan sinyal keras bahwa kerusakan lingkungan di Indonesia sudah pada tahap mengkhawatirkan.

Direktur WALHI Sumsel, Yuliusman, menegaskan rangkaian banjir yang terjadi di tiga provinsi itu merupakan konsekuensi dari rusaknya sumber daya alam akibat pembangunan yang berorientasi eksploitasi.

“Bencana ini menunjukkan bahwa alam semakin kehilangan daya dukungnya. Kerusakan ekologis adalah faktor utama,” ujarnya, Sabtu (29/11/2025).

Yuliusman mengingatkan bahwa kondisi serupa juga kerap terjadi di sejumlah kabupaten dan kota di Sumsel, mulai dari Musi Rawas, Muara Enim, Lahat, Musi Banyuasin, hingga Palembang.

Menurutnya, pola banjir dan longsor di berbagai daerah memperlihatkan satu akar masalah adalah tata kelola lingkungan yang tidak berkelanjutan.

Baca Juga: Korban Alami Luka Lebam Sekujur Tubuh, Anak Ikut Terluka, Pelaku Dilaporkan ke Polrestabes

“Jika pola pembangunan tidak berubah, hari ini Aceh yang terendam, besok Sumsel bisa bernasib sama,” katanya.

Menanggapi meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi, WALHI mendesak pemerintah untuk menghentikan praktik yang memperparah kerusakan lahan, seperti tambang batu bara terbuka dan pembukaan kawasan gambut.

Organisasi itu juga meminta percepatan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang rusak. Pemulihan tata air dinilai penting untuk mengembalikan fungsi ekologis sungai, sehingga air hujan kembali terserap dan dialirkan secara alami.

“Rehabilitasi DAS bukan pilihan, tapi keharusan. Jika tidak dilakukan, bencana seperti ini akan terus berulang,” tegas Yuliusman.

Selain pengetatan izin lingkungan, WALHI mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah, terutama di wilayah yang secara historis rawan banjir dan longsor. Menurut Yuliusman, mitigasi yang kuat dapat mengurangi potensi korban jiwa dan kerugian.

“Peringatan dini, tata ruang yang aman, dan pengawasan ketat harus berjalan bersamaan. Jangan menunggu bencana terjadi baru bergerak,” kata dia.