Presiden Prabowo Kumpulkan Menteri Ekonomi di Hambalang, Bahas Strategi Perundingan Dagang AS

AKURAT.CO SUMSEL Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ekonomi ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/2/2026). Pertemuan tersebut digelar menjelang agenda penting perundingan dagang Indonesia dengan Amerika Serikat dalam waktu dekat.

Sejumlah menteri yang hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, pertemuan sore itu difokuskan pada penguatan strategi Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi global sekaligus mematangkan posisi tawar pemerintah dalam setiap perundingan internasional.

Menurut Teddy, Presiden menegaskan bahwa setiap langkah diplomasi ekonomi harus berpijak pada kepentingan nasional dan tidak semata berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Terlebih, dalam waktu dekat pemerintah akan meneken kesepakatan dengan Amerika Serikat terkait tarif dagang yang telah dinegosiasikan sebelumnya.

“Memastikan posisi yang diambil Indonesia dalam setiap perundingan ekonomi dengan siapapun, khususnya dalam waktu dekat dengan Amerika Serikat adalah yang terbaik dan paling menguntungkan untuk Indonesia,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis.

Baca Juga: Konsumsi Rumah Tangga Dominasi PDRB Sumsel 2025, Tembus 61,33 Persen

Prabowo, lanjutnya, mengingatkan agar perundingan ekonomi diarahkan untuk memperkuat struktur fundamental ekonomi nasional. Fokus utama pemerintah adalah meningkatkan produktivitas industri dalam negeri serta memperkokoh posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

“Presiden menginginkan perundingan harus sebanyak-banyaknya meningkatkan produktivitas industri dalam negeri serta memperkuat global supply chain atau rantai pasok industri,” katanya.

Selain itu, Kepala Negara juga menekankan bahwa setiap kebijakan ekonomi harus memberikan dampak konkret dan terukur bagi bangsa dan negara. Pemerintah diminta memastikan hasil perundingan benar-benar mendukung pertumbuhan industri, penciptaan lapangan kerja, serta daya saing nasional.

Pertemuan di Hambalang ini menandai konsolidasi internal pemerintah menjelang fase krusial diplomasi dagang. Pemerintah berupaya memastikan setiap kesepakatan internasional tidak hanya menguntungkan secara angka, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.