Sekda Palembang: Semua OPD Wajib Terlibat dalam Pengentasan Kemiskinan

AKURAT.CO SUMSEL Pemerintah Kota Palembang mulai memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.

Tidak hanya melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemkot juga mendorong peran aktif Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) serta perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Langkah tersebut dibahas dalam audiensi jajaran Baznas Kota Palembang dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Aprizal Hasyim, di ruang kerjanya.

Dalam pertemuan itu, Aprizal menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial.

Karena itu, seluruh OPD hingga tingkat kecamatan diminta terlibat aktif agar program yang dijalankan dapat saling mendukung dan tepat sasaran.

"Semua dinas dan kecamatan memiliki tanggung jawab dalam pengentasan kemiskinan. Kehadiran Baznas dengan indikator dan data yang dimiliki akan membantu pemerintah menyusun program yang lebih terukur dan menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan," kata Aprizal.

Baca Juga: Cuaca Sumsel Terasa Lebih Panas, BMKG Ingatkan Warga Waspadai Dehidrasi dan Karhutla

Untuk memperkuat sinergi tersebut, Pemkot Palembang juga mempertimbangkan penerbitan Surat Edaran (SE) Wali Kota sebagai payung hukum kolaborasi antara OPD dan Baznas.

Regulasi itu diharapkan menjadi pedoman dalam menyelaraskan berbagai program sosial yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.

Sementara itu, Ketua Baznas Kota Palembang, Ridwan Nawawi, menilai potensi besar juga datang dari sektor swasta.

Menurutnya, dana CSR perusahaan yang beroperasi di Palembang perlu diarahkan agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat lokal.

Ridwan mengatakan masih banyak program CSR yang berjalan tanpa koordinasi sehingga dampaknya belum maksimal dalam mengurangi angka kemiskinan.

"Kami ingin ada sinergi yang lebih kuat. Banyak perusahaan besar beroperasi di Palembang dengan tenaga kerja yang sebagian besar warga Palembang. Sudah seharusnya manfaat CSR mereka kembali kepada masyarakat melalui program yang terintegrasi," ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Baznas berencana mengusulkan surat imbauan dari Wali Kota kepada perusahaan-perusahaan agar menjalin kerja sama melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Baznas Palembang.

Menurut Ridwan, kolaborasi antara pemerintah, Baznas, dan dunia usaha akan menciptakan program pemberdayaan yang lebih berkelanjutan.

Misalnya, OPD memberikan pelatihan keterampilan kerja, Baznas menyalurkan bantuan modal usaha dari dana zakat, sementara perusahaan mendukung melalui program CSR.

Dengan skema tersebut, masyarakat tidak hanya menerima bantuan sesaat, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk mandiri secara ekonomi.

"Target akhirnya adalah mengubah penerima bantuan menjadi masyarakat yang produktif. Kita ingin keluarga yang saat ini menerima zakat suatu saat bisa mandiri dan bahkan menjadi pembayar zakat," tegasnya.

Melalui penguatan regulasi dan integrasi program lintas sektor, Pemkot Palembang optimistis upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.