750 Personel Disiagakan, May Day 2026 di Sumsel Dikawal Ketat

AKURAT.CO SUMSEL Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Sumatera Selatan dipastikan mendapat pengamanan ketat.

Sebanyak 750 personel gabungan disiagakan untuk mengawal jalannya aksi buruh agar tetap aman dan tertib.

Kesiapan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang digelar di Aula Cendrawasih Polrestabes Palembang, Selasa (28/4/2026), yang melibatkan unsur kepolisian, TNI, pemerintah daerah, hingga perwakilan serikat buruh.

Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Sonny menegaskan, ratusan personel akan ditempatkan di sejumlah titik strategis, termasuk jalur longmarch dan lokasi utama aksi di DPRD Sumsel.

“Kurang lebih 750 personel akan kita kerahkan, baik untuk pengamanan rute longmarch maupun di sekitar kantor DPRD Sumsel,” ujarnya.

Baca Juga: DPO Pencuri Baterai Tower Lintas Provinsi Akhirnya Tertangkap, Sudah Beraksi di 43 Lokasi

Menurut Sonny, pengamanan dilakukan secara maksimal untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan May Day berjalan kondusif, tanpa mengganggu ketertiban umum.

Ia menjelaskan, pola peringatan May Day tahun ini terbagi dalam dua skema, yakni aksi unjuk rasa damai di ruang terbuka serta dialog terbatas antara perwakilan buruh dan pemerintah daerah.

“Ada yang langsung menuju DPRD, ada juga yang berkumpul di Benteng Kuto Besak (BKB) sebelum melakukan longmarch. Diperkirakan ribuan buruh akan terlibat,” jelasnya.

Di sisi lain, perwakilan buruh menyatakan komitmennya untuk menjaga aksi tetap damai. Ketua Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan (FSPPP) SPSI Sumsel, Cecep Wahyudin, mengapresiasi keterlibatan aparat dalam mempersiapkan pengamanan.

Ia menyebut, buruh tetap akan menyuarakan tuntutan, baik di tingkat nasional maupun daerah, melalui dua jalur yang telah disepakati.

“Kami tetap menyampaikan aspirasi, baik melalui aksi damai maupun dialog terbatas. Kurang lebih 50 perwakilan dari 11 federasi dan 17 DPC akan hadir dalam dialog,” katanya.

Adapun tuntutan buruh mencakup dorongan lahirnya regulasi ketenagakerjaan yang lebih adil di tingkat pusat, serta penolakan terhadap upah murah dan sistem outsourcing di daerah. Selain itu, buruh juga meminta adanya kebijakan yang memprioritaskan tenaga kerja lokal di Sumsel.

Meski menggunakan pendekatan berbeda, Cecep memastikan seluruh elemen buruh tetap solid.

“Tujuannya sama, hanya caranya yang berbeda. Kami ingin aspirasi tersampaikan dengan baik,” tegasnya.