Sumsel

Pemprov Sumsel Masih Tunggu Pemerintah Pusat Terkait WFH Satu Hari Dalam Sepekan

Kurnia | 28 Maret 2026, 22:00 WIB
Pemprov Sumsel Masih Tunggu Pemerintah Pusat Terkait WFH Satu Hari Dalam Sepekan
Ilustrasi WFH.

AKURAT.CO SUMSEL Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyatakan kesiapan mendukung kebijakan penghematan bahan bakar minyak (BBM) yang tengah digagas pemerintah pusat.

Salah satu opsi yang mulai dikaji adalah penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan.

Sekretaris Daerah Sumsel, Edward Candra, mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu regulasi resmi sebelum kebijakan tersebut diterapkan di daerah.

“Kami mendukung kebijakan itu, namun masih menunggu aturan dari pemerintah pusat. Sambil berjalan, kami juga melakukan kajian agar penerapannya tepat,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Baca Juga: Buron 9 Bulan, Pelaku Todong dan Rampas iPhone di Palembang Akhirnya Ditangkap

Edward menjelaskan, skema WFH dinilai berpotensi menekan penggunaan BBM, terutama dari kendaraan dinas yang digunakan pegawai.

Namun, penentuan hari pelaksanaan WFH masih belum diputuskan dan akan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi di masing-masing instansi.

“Nanti akan dilihat hari apa yang paling memungkinkan. Jika dinilai efektif, tentu akan kita sesuaikan,” katanya.

Baca Juga: Viral Aniaya Wanita Gegara Sein, Driver Ojol di Palembang Ditahan Polisi

Selain penghematan BBM, kebijakan ini juga diharapkan berdampak pada penurunan konsumsi energi lainnya, seperti listrik dan air di lingkungan perkantoran.

Dengan berkurangnya aktivitas di kantor selama satu hari, penggunaan fasilitas operasional diprediksi ikut menurun.

“Harapannya bukan hanya BBM yang hemat, tetapi juga listrik dan air karena aktivitas kantor berkurang,” jelas Edward.

Meski demikian, Pemprov Sumsel belum merinci besaran efisiensi yang bisa dicapai dari kebijakan tersebut. Perhitungan lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan dampaknya secara konkret.

Selain itu, untuk sektor swasta, penerapan kebijakan serupa disebut akan diatur tersendiri, tetap mengacu pada kebijakan nasional yang akan dikeluarkan pemerintah pusat.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

K
Reporter
Kurnia
K
Editor
Kurnia