Watchdoc Buka Nobar Gratis Film Pesta Babi, Cukup Kumpulkan 10 Orang

AKURAT.CO SUMSEL Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita kembali menjadi sorotan publik setelah penyelenggara resmi membuka akses nonton bareng (nobar) gratis bagi masyarakat luas.

Film garapan Watchdoc Documentary itu sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial lantaran memunculkan pro dan kontra di sejumlah daerah.

Kini, di tengah tingginya rasa penasaran masyarakat, penyelenggara justru memperluas akses pemutaran melalui skema nobar komunitas.

Melalui unggahan akun Instagram resminya pada Kamis (14/5/2026), Watchdoc mengumumkan bahwa masyarakat dapat menggelar nobar film tersebut hanya dengan minimal 10 peserta.

“Dengan 10 orang, kalian bisa nobar film Pesta Babi,” tulis pihak penyelenggara dalam pengumuman tersebut.

Langkah membuka akses nobar gratis dinilai semakin memperbesar perhatian publik terhadap film yang mengangkat isu konflik lahan dan proyek strategis nasional di Papua Selatan itu.

Sejak mulai diputar pada 27 April 2026, sejumlah agenda pemutaran film berjalan lancar di berbagai daerah.

Namun di sisi lain, beberapa agenda nobar dilaporkan mengalami penolakan hingga pembubaran oleh aparat maupun organisasi masyarakat setempat.

Meski menuai kontroversi, penyelenggara memastikan akses menonton tetap dibuka untuk publik dengan sejumlah ketentuan. Salah satunya, peserta dilarang menyebarluaskan file film dalam bentuk apa pun.

Selain itu, panitia nobar juga diwajibkan mengirim dokumentasi kegiatan serta mengunggah poster acara di media sosial dengan menandai akun penyelenggara dan menggunakan tagar #Papuabukantanahkosong.

Berikut syarat nobar film Pesta Babi:

Minimal diikuti 10 peserta
Dilarang menyebarkan file film
Wajib mengirim dokumentasi kegiatan
Mengunggah poster nobar dan menandai akun penyelenggara

Pendaftaran nobar dilakukan melalui tautan resmi yang dibagikan penyelenggara. Masyarakat juga dapat menghubungi narahubung yang tersedia untuk memperoleh akses pemutaran.

Film dokumenter tersebut menyoroti kehidupan masyarakat adat Papua yang disebut terdampak ekspansi proyek perkebunan dan food estate di wilayah Papua Selatan.

Sementara itu, pemerintah menegaskan tidak ada larangan resmi terhadap pemutaran film tersebut. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat menyikapi film itu secara terbuka.

“Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat,” kata Yusril dalam keterangan tertulis.

Namun hingga kini, polemik terkait pemutaran film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita masih terus bergulir di sejumlah daerah, seiring meningkatnya antusiasme publik untuk menonton dokumenter tersebut.