Terkait Kasus Kuota Haji, KPK Sebut Pemanggilan Jokowi Tergantung Kebutuhan Penyidik

Kendati demikian, kepastian pemanggilan tersebut sepenuhnya berada di tangan penyidik sesuai dengan kebutuhan pengembangan perkara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa lembaga antirasuah tidak ingin terburu-buru berspekulasi mengenai daftar nama yang akan diperiksa. Ia menekankan bahwa setiap saksi yang dipanggil harus memiliki keterkaitan langsung dengan pembuktian unsur pidana dalam kasus tersebut.

"Terkait dengan pemanggilan saksi, siapapun nanti tentu berdasarkan kebutuhan dari penyidik. Kami akan terus memperbarui informasi mengenai saksi-saksi yang akan dimintai keterangan," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Penyidikan saat ini sedang difokuskan pada penelusuran asal-usul serta mekanisme pembagian kuota haji tambahan. KPK tengah menyoroti adanya dugaan penyimpangan dalam distribusi kuota tersebut yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan awal, yakni memangkas antrean panjang jemaah haji di Indonesia.

Baca Juga: Awal Puasa Muhammadiyah, NU dan Pemerintah Beda Lagi Tahun Ini, Berikut Rincian Jadwalnya

Salah satu poin krusial yang didalami adalah kebijakan pembagian kuota yang dilakukan secara merata (50:50).

"Kita melihat bagaimana proses diskresi itu dilakukan. Mengapa dibagi 50 persen 50 persen? Padahal asal-usul pemberian kuota ini semestinya untuk memangkas panjangnya antrean," tambah Budi.

Sebagai bagian dari pendalaman materi, KPK telah memeriksa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo. Dito dimintai keterangan karena kapasitasnya yang mendampingi Jokowi saat kunjungan kerja ke Arab Saudi pada Oktober 2023.

Dalam kunjungan tersebut, isu penambahan kuota haji menjadi salah satu poin pembicaraan antara Jokowi dengan Pangeran Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Berdasarkan keterangan Dito kepada penyidik, penambahan kuota tersebut memang dimaksudkan untuk mengurangi beban antrean haji nasional.

KPK memastikan akan terus mengurai benang merah dari kebijakan diskresi ini guna menemukan titik terang adanya potensi kerugian negara atau penyalahgunaan wewenang dalam distribusi kuota haji periode tersebut.