Pemerintah Terapkan WFH ASN Mulai 1 April 2026, Potensi Penghematan APBN Disebut Capai Rp6,2 T

AKURAT. CO SUMSEL - Pemerintah resmi menetapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat maupun daerah mulai 1 April 2026.

Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers yang digelar Selasa (31/3/2026).

Adapun untuk sektor swasta, mekanisme penerapan WFH akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Ketenagakerjaan, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan efisiensi masing-masing sektor usaha.

Baca Juga: Modus 14 Warga Palembang Ditipu Kerja ke Kamboja, Polisi Buru Jaringan di Baliknya

Transformasi Budaya Kerja dan Gerakan Hemat Energi

Penerapan WFH bagi ASN menjadi salah satu bagian dari Transformasi Budaya Kerja Nasional yang resmi diberlakukan pemerintah mulai hari ini, Rabu (1/4/2026).

Selain WFH, penerapannya juga mencakup pembatasan kendaraan dinas hingga 50 persen, pengurangan perjalanan dinas baik di dalam maupun luar negeri, serta penyesuaian kegiatan seperti Car Free Day (CFD) dan seremonial lainnya.

Baca Juga: Isu Kenaikan Harga BBM 1 April 2026 Viral di WhatsApp, Pertamina Minta Masyarakat Tunggu Info Resmi

Sektor-sektor yang Dikecualikan WFH

Dalam pelaksanaannya, pemerintah memberikan pengecualian terhadap beberapa sektor seperti pelayanan publik untuk tetap bekerja dari kantor atau lapangan guna memastikan pelayanan tetap berjalan normal.

Adapun sektor-sektor yang mendapat pengecualian diantaranya:

Baca Juga: Pencuri Beraksi Saat Subuh di Kosan Palembang, 4 Ponsel Raib Saat Penghuni Terlelap

• Layanan Publik: kesehatan, keamanan, kebersihan, kependudukan, serta unit-unit yang memiliki sifat-sifat kedaruratan.

• Sektor Swasta Strategis: kesehatan, industri dan produksi, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.

• Sektor pendidikan: tatap muka lima hari dalam seminggu, tak ada pembatasan bagi ajang kompetisi, atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Untuk pendidikan perguruan tinggi, bagi mahasiswa semester 4-5 ke atas belajar daring disesuaikan dengan edaran Mendiktisaintek.

Baca Juga: Pria 65 Tahun Ditemukan Tewas di Rumahnya di Palembang, Terungkap dari Bau Menyengat

Evaluasi Kebijakan WFH

Kebijakan WFH yang resmi diberlakukan mulai 1 April 2026 selanjutnya akan dikaji dan dievaluasi kembali setelah dua bulan pelaksanaan.

Potensi Penghematan APBN hingga Rp6,2 Triliun

Baca Juga: Sumsel Siaga Karhutla 2026, Herman Deru Wanti-wanti Dampak El Nino Lebih Ekstrem

Potensi penghematan negara dari kebijakan WFH ASN yang berdampak langsung ke APBN disebut mencapai Rp6,2 triliun.

Di luar itu, pemerintah pusat juga melakukan prioritas dan refocusing anggaran K/L dengan total potensi sebesar Rp121,2 triliun sampai Rp130,2 triliun. (*)