Ekspor Lesu, Penerimaan Bea Cukai Sumsel Tertekan di Awal 2026

AKURAT.CO SUMSEL Kinerja pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai di Sumatera Selatan (Sumsel) masih menghadapi tekanan pada awal tahun 2026.

Hingga akhir Februari, realisasi penerimaan tercatat baru mencapai Rp38,81 miliar atau sekitar 2,23 persen dari target tahunan.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, Rahmadi Murwanto, mengatakan kondisi ini dipengaruhi melemahnya kinerja ekspor sejumlah komoditas unggulan daerah.

“Penerimaan kepabeanan dan cukai masih mengalami tekanan, terutama pada bea keluar akibat penurunan ekspor,” ujarnya, Senin (30/3/2026).

Ekspor Komoditas Andalan Turun Tajam

Penurunan penerimaan ini menjadi sorotan mengingat Sumsel dikenal sebagai salah satu daerah penopang ekspor nasional, khususnya untuk komoditas seperti batu bara dan karet.

Baca Juga: WFH ASN di Sumsel Berpotensi Hemat BBM hingga 18 Persen, Herman Deru Kaji Dampaknya ke Ekonomi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Sumsel pada Januari 2026 tercatat mengalami kontraksi hingga 29,59 persen secara tahunan (year on year).

Penurunan signifikan terjadi pada komoditas bahan bakar mineral yang anjlok hingga 60,33 persen, sementara ekspor karet dan produk turunannya juga melemah sebesar 25,51 persen.

Secara sektoral, hampir seluruh lini ekspor mengalami kontraksi, mulai dari sektor pertambangan, industri pengolahan, hingga pertanian.

Di tengah tekanan tersebut, aparat pengawasan tetap aktif melakukan penindakan. Hingga akhir Februari, tercatat 54 kali penindakan dengan potensi kerugian negara yang berhasil diamankan mencapai sekitar Rp3,8 miliar.

Berbeda dengan sektor kepabeanan, penerimaan perpajakan di Sumsel justru menunjukkan tren positif. Realisasi pajak mencapai Rp1,62 triliun atau 9,57 persen dari target, tumbuh 7,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pertumbuhan ini didorong peningkatan setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 seiring masih bergeraknya aktivitas ekonomi di sejumlah sektor.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp497,35 miliar atau 20,12 persen dari target. Kontribusi terbesar berasal dari layanan badan layanan umum (BLU), terutama sektor kesehatan dan pendidikan.

Dari sisi pengelolaan aset, penerimaan dari barang milik negara (BMN) mencapai Rp6,75 miliar, yang sebagian besar berasal dari pemanfaatan aset melalui skema sewa.

Total Pendapatan Capai Rp2,16 Triliun

Secara keseluruhan, total pendapatan negara di Sumsel hingga akhir Februari 2026 mencapai Rp2,16 triliun atau sekitar 10,20 persen dari target tahunan.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antar sektor, di mana tekanan ekspor berdampak langsung pada penerimaan bea keluar, sementara sektor perpajakan masih mampu menopang pendapatan negara di daerah.

Pemerintah pun diharapkan terus mendorong pemulihan ekspor agar kinerja fiskal daerah kembali seimbang di tengah dinamika ekonomi global.