Perang Dagang AS China Kian Memanas, Begini Nasib Indonesia Menurut Ramalan Ekonom

AKURAT. CO SUMSEL - Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China semakin memanas.

Terutama sejak Donald Trump kembali menaikkan tarif impor China hingga 245 persen setelah sebelumnya 145 persen.

Keputusan ini disebut sebagai respon AS atas tindakan balasan yang dilakukan Beijing.

Baca Juga: Gubernur Sumsel Dorong Infrastruktur Desa Lewat BKBK, Tak Hanya Jalan dan Jembatan

Pasalnya, sebelum AS menaikkan tarif impor China menjadi 245 persen, Pemerintah China telah memboikot produk pesawat dari Boeing agar tidak masuk ke Beijing, termasuk di dalamnya suku cadang pesawat.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk balasan pemberlakuan tarif impor China sebesar 145 persen.

Perang dagang antar dua negara adidaya ini tentu saja berdampak pada perekonomian global hingga membuat pasar keuangan dunia bergejolak.

Baca Juga: Empat Lawang Tetapkan 19 April 2025 Sebagai Hari Libur Daerah untuk PSU

Lantas, bagaimana dampak dan nasib Indonesia ke depan di tengah perang dagang ini? 

Rupiah terus melemah

Dampak yang sudah terlihat bagi Indonesia atas perang dagang dua negara adidaya ini adalah pada pasar modal Indonesia yang juga bergejolak.

Baca Juga: Motor yang Hilang Dicuri, Warga Palembang Dapatkan Kembali Kendaraannya Berkat Razia Polisi

Rupiah terus mengalami pelemahan akibat tarif Donald Trump. 

Ada peluang bagi Indonesia

Di tengah ketidakpastian ekonomi global ini, seorang ekonom Budiharjo Iduansjah yang merupakan Chairman of The Asian Trade, Tourism and Economic Council (ATTEC), justru melihat peluang positif.

Baca Juga: SIM Hampir Habis di Hari Libur? Perpanjangan SIM Kini Bisa dari Rumah Saja Pakai Aplikasi SINAR

Menurut Budiharjo, situasi perang dagang antara Amerika dan China ini bisa saja menguntungkan Indonesia.

Pasalnya, investor akan melihat peluang Indonesia sebagai tujuan perpindahan pabrik produksi mereka.

Budiharjo menyebut peristiwa ini dengan istilah 'bedol pabrik' dari luar negeri ke Indonesia.

Baca Juga: Oknum Polisi Penganiaya Mantan Kekasih di Palembang Positif Konsumsi Zat Berbahaya

Lebih lanjut, Budiharjo juga mendorong pemerintah untuk memberikan kebijakan yang sekiranya memudahkan peralihan pabrik dari luar negeri ke Indonesia.

Harapannya, pabrik-pabrik relokasi tersebut nantinya dapat bekerja sama dengan industri kecil dan menengah lokal.

Ramalan Budiharjo ini selaras dengan pandangan Dosen Kebijakan Publik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Andhyka Muttaqin, S. AP, M. PA.

Baca Juga: Nikah dengan Bule, Riska Dapat Mahar Rp3 Miliar Termasuk Saham dan Rumah

Ia menilai kebijakan proteksionis yang diberlakukan AS ini justru membuka celah strategis bagi Indonesia untuk meningkatkan daya tarik investasi, khususnya di sektor manufaktur.

Dengan beban tarif yang begitu tinggi, banyak perusahaan multinasional yang berbasis di China tentu akan mulai mencari negara alternatif sebagai lokasi produksi dan ekspor.

Indonesia dinilai menjadi satu kandidat paling potensial, terutama untuk sektor manufaktur berorientasi ekspor.

Baca Juga: Pelunasan Haji Tahap II Diperpanjang hingga 25 April, Kuota Sumsel Masih Tersisa

Selaras dengan Budiharjo, Andhyka dalam hal ini juga menyarankan pemerintah agar memanfaatkan masa ini untuk negoisasi perlakuan khusus bagi produk strategis Indonesia serta mendorong perluasan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP).

Namun, meski peluangnya besar, Andhyka mengingatkan jika pemerintah juga harus bergerak cepat dan tidak hanya menunggu.

Diperlukan langkah cepat berupa diplomasi dagang aktif serta reformasi kebijakan investasi dalam negeri agar Indonesia bisa mengambil manfaat dari situasi saat ini dengan maksimal.