Kemarau 2026 Datang Lebih Cepat, Sumsel Terancam Lebih Kering dan Rentan Karhutla

AKURAT.CO SUMSEL Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau 2026 di Sumatera Selatan (Sumsel) akan datang lebih awal dari biasanya, dengan kondisi yang lebih kering dan berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Koordinator BMKG Provinsi Sumsel, Wandayantolis, mengungkapkan bahwa sekitar 64 persen wilayah zona musim (ZOM) di Sumsel akan mengalami pergeseran awal kemarau hingga dua dasarian lebih cepat dibandingkan pola normal.

Masa peralihan menuju kemarau diperkirakan mulai terjadi pada Mei 2026.

Wilayah yang pertama kali memasuki musim kemarau adalah ZOM 136, meliputi Ogan Komering Ilir (OKI) bagian selatan, yang diprediksi mulai mengering sejak awal Mei.

Baca Juga: 5 Cara Menghindari Rasa Kesal agar Tetap Tenang dan Produktif

Selanjutnya, sekitar 29 persen wilayah di bagian tengah Sumsel akan menyusul pada akhir Mei. Sementara itu, wilayah barat dan timur lainnya baru akan mengalami kemarau pada awal hingga pertengahan Juni.

Tak hanya datang lebih cepat, sifat musim kemarau tahun ini juga diprediksi berada pada kategori “bawah normal”, yang berarti curah hujan akan lebih rendah dari biasanya. Kondisi ini berpotensi memperparah kekeringan di sejumlah daerah.

“Puncak musim kemarau diprakirakan terjadi pada Juli di sebagian kecil wilayah dan Agustus di sebagian besar wilayah Sumsel,” ujar Wandayantolis.

Namun, terdapat pengecualian di beberapa zona seperti ZOM 125 (meliputi Palembang bagian barat dan sekitarnya) serta ZOM 135 (sebagian OKU Timur), yang berpotensi mengalami puncak kemarau lebih cepat, yakni maju satu bulan dari kondisi normal.

Dari sisi durasi, kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung cukup panjang, antara 7 hingga 15 dasarian. Wilayah Sumsel bagian tengah disebut akan mengalami periode terpanjang, mencapai hingga 15 dasarian atau sekitar lima bulan.

BMKG mengingatkan bahwa kombinasi kemarau yang lebih awal, lebih kering, dan berdurasi panjang dapat meningkatkan risiko krisis air serta kebakaran hutan dan lahan.

Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah daerah diminta segera melakukan langkah mitigasi, mulai dari pengelolaan sumber daya air hingga peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi karhutla.