Pemprov Sumsel Respons WFH ASN, Pengawasan GPS Masih Ditunggu

AKURAT.CO SUMSEL Pemprov Sumsel menyatakan dukungan terhadap kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tengah disiapkan pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Edward Candra, menegaskan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan upaya efisiensi anggaran dan penghematan energi.

“Pelaksanaan WFH ini untuk penghematan energi dan efisiensi anggaran, tentu kita mendukung,” ujarnya, Kamis (26/3/2026).

Kebijakan WFH sendiri sebelumnya disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, yang menyebutkan ASN akan bekerja dari rumah satu hari dalam sepekan.

Baca Juga: Sekolah di Palembang Tetap Masuk 30 Maret, Wacana WFH untuk Siswa Masih Dikaji

Langkah ini ditujukan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) akibat mobilitas harian pegawai.

Tak hanya itu, pemerintah pusat juga berencana menerapkan sistem pengawasan berbasis GPS guna memastikan ASN tetap berada di rumah selama jam kerja saat WFH berlangsung.

Menanggapi hal tersebut, Edward menyebut Pemprov Sumsel pada prinsipnya tidak keberatan dengan sistem pengawasan tersebut, selama menjadi bagian dari peningkatan disiplin dan kinerja ASN.

“Pengawasan melalui presensi dan kinerja berbasis GPS pada prinsipnya kita dukung, karena itu bagian dari sistem pengawasan,” jelasnya.

Ia menambahkan, Pemprov Sumsel melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat terkait penggunaan sistem presensi mobile.

Langkah ini diharapkan dapat memudahkan pemantauan ASN selama menjalankan WFH.

Sementara itu, Kepala BKD Sumsel, Ismail Fahmi, juga menegaskan dukungan terhadap kebijakan tersebut, khususnya dalam konteks efisiensi energi.

“Kita mendukung pelaksanaan WFH untuk hemat energi. Namun untuk pengawasan menggunakan GPS, kita masih menunggu petunjuk teknis resmi dari pusat,” katanya.