Sertifikat HPL Tanjung Carat Diserahkan, Gubernur Sumsel Dorong Percepatan Pelabuhan Strategis

AKURAT.CO SUMSEL Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerima penyerahan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk kawasan Mozaik 5 dan Mozaik 6 Tanjung Carat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Gubernur Sumsel, Herman Deru, menegaskan bahwa kejelasan status lahan merupakan fondasi utama dalam setiap perencanaan pembangunan.

Menurutnya, legalitas aset pemerintah akan mempermudah proses pengembangan proyek, meskipun di lapangan masih terdapat sejumlah tantangan.

“Kepastian sertifikat tanah ini menjadi dasar penting dalam pembangunan. Meski begitu, masih ada persoalan seperti batas wilayah yang memerlukan kebijakan dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Baca Juga: Jelang Lebaran 2026, Harga Daging Sapi di Palembang Tembus Rp170 Ribu per Kg

Baca Juga: Jelang Lebaran 2026, Harga Daging Sapi di Palembang Tembus Rp170 Ribu per Kg

Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru juga menyoroti pentingnya pembaruan data pertanahan secara berkala.

Ia menilai perbandingan peta dari waktu ke waktu serta penerapan layanan digital menjadi kunci dalam meningkatkan tata kelola pertanahan.

Digitalisasi sertifikat tanah, lanjutnya, tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga dapat meminimalisir potensi konflik atau sengketa lahan di masa depan.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kesadaran dalam mensertifikatkan tanah sebagai bentuk perlindungan hukum atas kepemilikan.

Penyerahan sertifikat HPL ini diyakini akan memberikan dampak signifikan terhadap percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pemerintah berharap, dengan legalitas lahan yang semakin jelas, proses perencanaan hingga eksekusi pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

Sementara itu, pihak Badan Pertanahan Nasional wilayah Sumatera Selatan menyampaikan bahwa koordinasi lintas sektor terus dilakukan guna mendukung kelancaran proyek tersebut.

Legalitas kepemilikan tanah dinilai sangat penting untuk mendukung penyusunan rencana tata ruang seperti RTRW dan RDTR agar lebih terintegrasi dan berkelanjutan.