Percepat Jalan Khusus Batu Bara, Pemprov Sumsel Siap Pasang Badan Atasi Kendala Lahan

Langkah strategis ini diambil agar kendaraan angkutan emas hitam tersebut sepenuhnya beralih dari jalan umum ke jalur khusus, guna mengakhiri praktik "kucing-kucingan" angkutan bertonase besar di jalan raya.

Gubernur Sumsel, Herman Deru, menegaskan bahwa pemerintah siap menjadi bridging atau jembatan penghubung jika perusahaan menemui jalan buntu, terutama terkait sengketa lahan.

"Jika ada sumbatan seperti persoalan lahan tertentu, pemerintah akan turun tangan. Begitu juga jika ada pembebasan lahan yang harganya tidak masuk akal, kami akan berperan sebagai mediator," ujar Deru, Selasa (10/2/2026).

Ia juga menyoroti pentingnya konektivitas antara jalur di Kabupaten Lahat dan Muara Enim. Deru mengingatkan seluruh pihak, termasuk perusahaan besar seperti PT Bukit Asam (PTBA), untuk menanggalkan ego sektoral demi kepentingan publik yang lebih luas.

Baca Juga: Beban Daerah Tembus Rp500 Miliar, Sumsel Desak Tambang Tinggalkan Jalan Umum

"Kita tidak bicara soal kepentingan korporasi semata, baik itu swasta, BUMN, maupun BUMD. Ini adalah soal kepentingan masyarakat Sumsel," tegasnya.

Terkait izin penggunaan jalan umum yang sempat diberikan, Pemprov Sumsel menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan tanpa syarat. Toleransi hanya diberikan secara sementara kepada perusahaan yang menunjukkan itikad baik dan progres nyata dalam membangun infrastruktur pendukung, seperti underpassatau flyover.

"Toleransi itu bersifat sementara dan ada alasan kuat di baliknya. Tidak ada kelonggaran bagi mereka yang tidak melakukan aksi nyata di lapangan," tambah Deru.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Edward Candra, mengungkapkan bahwa Pemprov Sumsel telah mengirimkan surat resmi kepada Pemerintah Provinsi Jambi dan Bengkulu terkait pelarangan truk batu bara melintas di jalan umum per awal tahun ini.

Langkah ini diambil menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kerusakan infrastruktur jalan lintas dan insiden robohnya jembatan akibat beban muatan yang berlebih.

"Fokus kami adalah keselamatan masyarakat dan pemeliharaan fasilitas publik. Kami meminta seluruh perusahaan dan transportir segera menghentikan operasional di jalan umum dan beralih ke jalan khusus," kata Edward Candra, Selasa (27/1/2026).