Kabinet Didominasi Wajah Lama, Pengamat: Balas Budi atau Hanya Akomodasi Kelompok Politik?

AKURAT.CO SUMSEL Meskipun belum dilantik secara resmi, nama-nama calon menteri yang telah muncul dalam agenda pembekalan kabinet baru menimbulkan sorotan dari berbagai pihak.

Pengamat Politik UIN Raden Fatah Palembang, Yulion Zallpa mengungkapkan bahwa komposisi kabinet baru ini didominasi oleh wajah-wajah lama. Hal ini, menurutnya, menunjukkan masih adanya pengaruh kuat dari presiden sebelumnya, meskipun narasi yang dibangun adalah mengenai kesinambungan pemerintahan.

“Saya melihat komposisi kabinet didominasi oleh wajah-wajah lama, yang menunjukkan bahwa masih ada pengaruh presiden sebelumnya, meskipun narasinya adalah keberlanjutan,” ujarnya dalam wawancara singkat, Kamis (17/10/2024).

Baca Juga: Bocoran Lengkap Calon Menteri Kabinet Prabowo-Gibran 2024, Banyak Nama Baru!

Selain itu, ia juga mencermati adanya pola "sharing power" dalam pemilihan nama-nama menteri dan penambahan jumlah menteri serta wakil menteri. Narasi yang diusung adalah merangkul semua pihak, namun ia mengingatkan bahwa membangun Indonesia tidak harus selalu dilakukan melalui jabatan di pemerintahan.

"Berada di luar pemerintahan dan memberikan kritik yang membangun juga merupakan bagian dari membantu Indonesia," tegasnya.

Ketika ditanya apakah pola sharing power ini bisa dianggap sebagai politik balas budi, analis ini mengakui bahwa fenomena tersebut memang ada.

“Ya, harus diakui seperti itu, karena tokoh atau kelompok yang mendukung dalam Pilpres harus mendapatkan bagian. Fakta menunjukkan ada tokoh dari pihak oposisi yang juga mendapat jatah kursi, ini menunjukkan ada konsolidasi kekuatan untuk mengamankan agenda politik ke depan,” jelasnya.

Namun, ia menekankan bahwa meskipun beberapa tokoh yang masuk kabinet memiliki kompetensi, faktor politik tetap menjadi jalur utama untuk bisa masuk ke dalam kabinet.

“Yang pastinya, meskipun ada tokoh yang punya kompetensi, mereka akan sulit masuk jika tidak melalui jalur politik. Bahkan tokoh-tokoh yang berkompetensi saat ini berada di kabinet karena juga ada faktor politik,” tambahnya.

Terkait penambahan jumlah kementerian, ia menilai langkah tersebut bersifat politis dan cenderung untuk mengakomodasi tokoh atau kelompok tertentu. Walaupun narasi yang diangkat adalah untuk efektivitas dan perwujudan janji kampanye, ia merasa penambahan menteri lebih didorong oleh kebutuhan politis.

“Penambahan menteri dan perubahan sejumlah nama kementerian lebih bersifat politis, untuk mengakomodasi pihak-pihak tertentu,” ungkapnya.

Ia juga mempertanyakan efektivitas dari penambahan jumlah menteri ini, dengan menekankan bahwa kinerja seharusnya menjadi prioritas utama, bukan jumlah kementerian.

“Penambahan jumlah kementerian hanya akan menambah persoalan dan anggaran. Menurut saya, yang harus ditekankan adalah kinerja dan kualitas, bukan kuantitas,” katanya.

Dalam pandangannya, efektivitas pemerintahan tidak selalu bergantung pada banyaknya menteri, sehingga penambahan jumlah kementerian bukanlah satu-satunya solusi untuk meningkatkan efektivitas.

“Efektivitas tidak selalu ditentukan oleh kuantitas, jadi penambahan jumlah menteri bukanlah opsi utama untuk mencapai efektivitas,” pungkasnya. (Kurnia)