Wamenaker Sebut PHK Massal 2025, Buruh Sumsel: Kami Harap Tidak Terjadi

AKURAT.CO SUMSEL Pernyataan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI, Emmanuel Ebenezer, yang menyebutkan adanya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pada tahun 2025, telah memicu kekhawatiran di kalangan buruh Sumatera Selatan (Sumsel). Emmanuel menyebutkan bahwa sekitar 80 ribu pekerja di Indonesia akan terdampak PHK, sebuah pernyataan yang membuat kalangan pekerja merinding.

Humas Konfederasi Kongres Buruh Indonesia (KASBI) Sumsel, Cerah Buana, menyatakan kekecewaannya atas pernyataan Wamenaker tersebut. Menurutnya, pernyataan itu sangat meresahkan para buruh di Sumsel, yang saat ini tengah berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, terutama terkait dengan upah.

"Kami sangat menyesalkan pernyataan Wamenaker tersebut. Ini sangat meresahkan teman-teman buruh, khususnya di Sumsel, yang masih berusaha memperjuangkan kenaikan upah," kata Cerah, Senin (30/12/2024).

Cerah menjelaskan bahwa dampak dari pernyataan tersebut bisa mempengaruhi semangat perjuangan buruh di daerahnya, yang kini tengah fokus pada realisasi kenaikan upah sektoral.

Meski begitu, ia mengungkapkan bahwa pihaknya tetap memantau kondisi ketenagakerjaan di Sumsel, dan berharap agar ancaman PHK tersebut tidak berdampak langsung pada wilayahnya.

Baca Juga: Pemprov Sumsel Tegaskan ASN Dilarang Gunakan Mobdin untuk Liburan dan Wajib Masuk Kerja Usai Tahun Baru

"Meskipun pemerintah telah menyampaikan adanya potensi PHK massal, kami berharap hal tersebut tidak terjadi di Sumsel. Hingga kini, kami belum mendapatkan laporan atau informasi terkait hal tersebut dari anggota maupun perusahaan," tambahnya.

Senada dengan pernyataan Cerah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel, Deliar Marzoeki, juga menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada laporan terkait PHK di wilayah Sumsel. Menurutnya, pihaknya masih menunggu pengesahan mengenai kenaikan upah sektoral di beberapa wilayah di Sumsel.

"Belum ada laporan PHK yang masuk ke kami. Kami masih menunggu pengesahan terkait kenaikan upah sektoral di beberapa daerah," ujar Deliar. (Kurnia)