Ombudsman Sumsel Terima 697 Aduan Pelayanan Publik, Pertanahan dan Pendidikan Mendominasi

AKURAT.CO SUMSEL Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan mencatat sebanyak 697 aduan masyarakat sepanjang 2024 terkait pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Mayoritas keluhan berasal dari masalah pertanahan, pendidikan, dan perumahan.

Kepala Ombudsman Sumsel, M. Adrian Agustiansyah, menjelaskan bahwa laporan terbanyak berasal dari bidang pertanahan dengan total 122 aduan atau 29 persen dari keseluruhan laporan. Sebagian besar terkait penundaan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten OKU Selatan dan Musi Banyuasin.

"Substansi pertanahan menjadi yang tertinggi, disusul oleh bidang perumahan dan permukiman sebanyak 56 laporan (13 persen) dan bidang pendidikan sebanyak 45 laporan (11 persen)," ujar Adrian, Rabu (1/1/2025).

Pada bidang perumahan dan permukiman, aduan yang banyak dilaporkan adalah tidak tersedianya layanan penerangan lampu jalan di Kota Palembang oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan. Sementara itu, masalah pendidikan mencakup penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA.

Berdasarkan data, laporan masyarakat paling banyak diterima pada triwulan II, yakni sebanyak 213 aduan. Diikuti triwulan I dengan 199 aduan, triwulan IV dengan 153 aduan, dan triwulan III dengan 132 aduan.

Baca Juga: Token Listrik Murah di 2025, Bayar Rp50 Ribu untuk Daya Rp100 Ribu

Pada triwulan I, 199 laporan yang masuk didominasi oleh kegiatan on the spot dan aduan yang diterima langsung di kantor Ombudsman, dengan total 107 laporan. Sisanya, 55 laporan diterima melalui Reaksi Cepat Ombudsman (RCO), mayoritas terkait lambatnya respons PLN dan Dinas Perkimtan dalam menangani aduan masyarakat mengenai lampu jalan dan fasilitas umum.

Di triwulan II, laporan terkait lingkungan hidup dan pendidikan menjadi yang terbanyak dengan 89 kasus. Sedangkan triwulan III mencatat penurunan signifikan dengan 132 laporan, sebagian besar berupa konsultasi dan tembusan surat.

Triwulan IV kembali mencatat peningkatan dengan 153 laporan, di mana 128 laporan berasal dari kegiatan on the spot, khususnya menyangkut isu agraria.

Adrian menyebut bahwa Ombudsman Sumsel berhasil menindaklanjuti 488 laporan dari target 297 laporan pada 2024. Hal ini menunjukkan capaian 139,73 persen dari target yang telah ditetapkan.

"Dalam hal penyelesaian laporan, kami telah menuntaskan 415 laporan dari target 297. Secara nasional, Ombudsman Sumsel menempati posisi ketiga terbaik dari 34 perwakilan," jelasnya.

Adrian menegaskan bahwa Ombudsman Sumsel terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayahnya melalui penyelesaian laporan secara cepat dan tepat.

"Kami juga akan terus mendorong pemerintah daerah agar responsif terhadap kebutuhan masyarakat," tutupnya. (Kurnia)