4 Strategi Pemerintah Hadapi Tekanan Energi Global: WFH hingga Efiensi BBM di Sektor Pertahanan Negara

AKURAT. CO SUMSEL - Pemerintah mulai menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi tekanan energi global imbas dari eskalasi militer yang masih berlangsung di Timur Tengah.

Beberapa strategi yang kerap disorot publik yakni wacana penerapan WFH bagi ASN dan pekerja swasta serta efisiensi anggaran.

Sekolah Daring mulai April 2026 juga sempat menjadi pembahasan pemerintah meski akhirnya dibatalkan dengan alasan menghindari Learning Loss dan penurunan kualitas pendidikan di Indonesia.

Baca Juga: Pemerintah Terapkan WFA Usai Lebaran 2026, Ini Jadwal Libur dan Masuk Kerja Terbaru

Berikut adalah rangkuman strategi yang telah disiapkan pemerintah untuk menghadapi tekanan energi global imbas perang Timur Tengah yang kian memanas.

Efisiensi Anggaran

Pemerintah mulai merancang langkah efisiensi anggaran sebagai respons terhadap dinamika ekonomi global yang semakin tidak menentu.

Baca Juga: Perluas Akses Pendidikan Masyarakat Miskin, Pemerintah Kebut Pembangunan 104 Sekolah Rakyat

Kenaikan harga minyak dunia serta tekanan terhadap stabilitas fiskal menjadi faktor utama yang mendorong kebijakan ini.

Dalam kondisi seperti ini, pengendalian belanja negara dinilai penting agar defisit anggaran tetap terjaga dan tidak membebani keuangan negara dalam jangka panjang.

Rencana efisiensi tersebut menyasar belanja kementerian dan lembaga yang selama ini dinilai masih memiliki ruang untuk ditekan.

Baca Juga: Arus Balik Lebaran 2026, Berikut Daftar SPKLU di Jalur Mudik Trans Sumatera Jawa dan Bali

Meski demikian, kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan dan belum mencapai keputusan final.

Wacana WFH Bagi ASN dan Pekerja Perusahaan Swasta

Kebijakan penerapan WFH sehari dalam sepekan juga sempat disinggung pemerintah sebagai upaya penghematan BBM dalam rangka menghadapi tekanan energi global imbas perang Timur Tengah.

Baca Juga: 5 Film Tema Kebersamaan Cocok Ditonton Saat Libur Lebaran

Dalam wacana yang beredar, kebijakan WFH akan diterapkan untuk ASN maupun pekerja swasta di beberapa sektor.

Sejumlah kalangan mulai dari pengusaha hingga lembaga pemerintahan MPR menyatakan dukungannya terhadap penerapan kebijakan tersebut.

Namun, pemerintah tetap perlu melakukan pengkajian secara cermat bahkan uji coba bila diperlukan demi memastikan upaya efisiensi berjalan dengan baik.

Baca Juga: Kata Pengusaha hingga MPR Soal Wacana WFH ASN dan Swasta Demi Penghematan BBM

Efisiensi BBM di Sektor Pertahanan

Upaya efisiensi juga dilakukan di sektor pertahanan negara.

Kemhan menegaskan langkah efisiensi BBM difokuskan pada aspek pendukung dan tidak berdampak pada operasional strategis TNI.

Baca Juga: BMKG Prediksi 10 Wilayah Sumsel Dilanda Hujan Deras Besok, Masyarakat Diimbau Waspada

Langkah efisiensi dilakukan secara terukur, antara lain melalui pengaturan penggunaan kendaraan dinas, optimalisasi angkutan pegawai, serta penyesuaian penggunaan alat utama sistem senjata (alutsista) berdasarkan indeks prioritas operasi.

Dalam fungsi tertentu, skema pengaturan hari kerja juga menjadi bagian dari opsi efisiensi.

Kemhan memastikan kebijakan tersebut tidak mengurangi kesiapan operasional TNI.

Baca Juga: Penikaman di Darma Agung, Pemprov Sumsel Tegaskan Diskotek Belum Kantongi Izin

Di sisi lain, Pemerintah juga menegaskan cadangan energi nasional saat ini berada dalam kondisi aman, sehingga efisiensi lebih diarahkan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional secara berkelanjutan.

Wacana Sekolah Daring

Sekolah Daring turut masuk daftar wacana upaya pemerintah dalam menghadapi tekanan energi global imbas perang Amerika Serikat Israel dengan Iran.

Baca Juga: Rata-rata Lama Sekolah Laki-laki di Sumatera Selatan 2025 Capai 9,12 Tahun, Palembang Tertinggi

Rencana tersebut sebelumnya sempat mencuat sebagai bagian dari kebijakan efisiensi atau strategi penghematan energi yang tengah dikaji pemerintah.

Namun, berdasarkan kabar terbaru, pemerintah memastikan wacana sekolah daring yang akan dimulai pada bulan April 2026 dipastikan batal.

Alasannya, pemerintah menegaskan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama, sehingga proses pembelajaran siswa akan tetap dilaksanakan secara luring atau tatap muka. (*)