Kilas Balik Proyek Whoosh yang Kini Diselidiki KPK: Digagas SBY, Dijalankan Era Jokowi

AKURAT. CO SUMSEL - Proyek kereta cepat Whoosh yang kerap disebut sebagai proyek ambisius Jokowi kini tengah menjadi sorotan publik.

Pasalnya, Whoosh saat ini sedang dalam penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penggelembungan dana alias mark up anggaran dalam proyek tersebut.

KPK menyebut, pihaknya telah menyelidiki kasus ini sejak awal 2025 dan masih terus berlanjut.

Baca Juga: 4 Cara Cepat Gemuk yang Sehat dan Aman untuk Tubuh

Di sisi lain, mantan Menkopolhukam Mahfud MD juga mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan anggaran atau mark up di proyek ini melalui kanal YouTube pribadinya.

Mahfud menyebut, biaya per kilometer kereta Whoosh di Indonesia mencapai 52 juta dollar AS, atau jauh lebih tinggi dari perhitungan di China yang hanya sekitar 17-18 juta dollar AS.

Ia pun mempertanyakan siapa yang menaikkan anggaran hingga untuk siapa dana tersebut mengalir. 

Baca Juga: BPDB Buka Lowongan Pekerjaan, Tersedia 16 Formasi Bagi Lulusan D3 hingga S2

Awal Mula Proyek Whoosh

Gagasan awal proyek kereta cepat Whoosh muncul di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2012.

Gagasan ini kemudian dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di masa pemerintahannya.

Baca Juga: 5 Menu Sarapan Khas Palembang yang Bikin Pagi Lebih Nikmat, dari Laksan hingga Burgo

Proyek ini digarap oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) yang merupakan konsorsium BUMN Indonesia dan China Railways dengan skema business to business.

KCIC sebagai badan usaha perkeretaapian yang menjadi pengusaha proyek ini, 60% sahamnya dimiliki oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan 40% sisanya dikuasai China Railway International (CRI).

PSBI sendiri merupakan konsorsium 4 BUMN yakni PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I.

Baca Juga: Tak Hanya Pempek, Ini 5 Sarapan Legendaris Khas Palembang yang Wajib Dicoba

Disebut Proyek Bermasalah oleh Anggota DPR

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai jika proyek ini sudah bermasalah sejak awal lantaran tidak masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030.

Lebih lanjut, Anis juga mengatakan bahwa Ignatius Jonan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan juga tidak menyetujui proyek Whoosh dengan alasan tidak akan bisa membayar.

Baca Juga: Shutter: Remake Film Horor Legendaris Thailand tentang Teror Hantu Wanita pada Fotografer

Terlebih dalam proses pembangunannya memang tidak berjalan mulus.

Berikut adalah rangkuman kendala yang muncul dalam proses pembangunan kereta cepat Whoosh berdasarkan berbagai sumber:

1. Kendala pembebasan lahan

Baca Juga: Daftar Lengkap Wilayah Terdampak Pemadaman Listrik PLN Palembang Rabu 29 Oktober 2025

Pada awal groundbreaking terkendala pembebasan lahan yang tak selesai hingga membuat pendanaan dari China tak bisa terealisasi.

Inilah yang akhirnya membuat biaya bengkak.

2. Mundur jauh dari target

Baca Juga: 3 Rekomendasi Wisata Air Terbaru di Palembang, Ada Wahana Kano untuk Keliling Danau di Tengah Kota

Awalnya pembangunan ditargetkan bisa selesai pada 2019.

Namun, kereta cepat baru bisa diresmikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo pada tanggal 2 Oktober 2023 di Stasiun Halim, Jakarta.

3. Pembengkakan biaya

Baca Juga: Dinkes Palembang Catat 346 Kasus HIV/AIDS, Remaja Diimbau Tidak Seks Bebas

Awal pembangunan biaya diestimasi US$ 5,5 miliar.

Lalu membengkak jadi US$ 5,8 miliar dan naik lagi menjadi US$ 6,07 miliar.

Kemudian proyek ini diperkirakan ada pembengkakan biaya lagi mencapai US$ 1,176-1,9 miliar, menjadi maksimal US$ 7,97 miliar.

Baca Juga: Terekam CCTV, Pencuri Meteran Air di Palembang Beraksi Santai, Viral di Medsos

Bebankan Hutang ke Negara

Munculnya dugaan mark up anggaran pembangunan kereta cepat Woosh ini menimbulkan kekhawatiran Mahfud MD.

Ia khawatir jika Indonesia gagal bayar utang, maka China akan meminta kompensasi tertentu.

Baca Juga: Kasus Influenza Naik di Sumsel, Pakar: Daya Tahan Tubuh Lemah, Bukan Virus Ganas

Salah satu contoh kemungkinannya adalah China akan meminta membangun pangkalan laut di kawasan Laut Natuna yang tengah dalam suasana konflik.

Sebagai informasi, skema pembiayaan proyek Whoosh adalah mayoritas berasal dari utang ke China Development Bank (CDB) dengan bunga setiap tahunnya yang harus dibayarkan sebesar 2 persen.

Adapun total investasi pembangunan Whoosh sebesar 7,27 miliar dolar AS atau Rp120,38 triliun. (*)