Peremajaan Karet Mandiri Dinilai Berat, Petani Sumsel Terjepit Biaya dan Minim Dukungan

AKURAT.CO SUMSEL Wacana peremajaan (replanting) karet secara mandiri di Sumatera Selatan dinilai belum realistis untuk dilakukan secara luas.

Tingginya biaya dan lamanya masa tunggu hingga tanaman menghasilkan menjadi kendala utama yang dihadapi petani.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Karet Indonesia, Rudi Arpian, mengatakan skema peremajaan mandiri sebenarnya memungkinkan, namun berjalan sangat lambat dan penuh risiko jika tanpa dukungan pemerintah.

“Kurang realistis untuk skala luas. Bisa dilakukan, tapi sangat lambat dan berisiko tinggi,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Menurutnya, biaya awal peremajaan karet tergolong besar, yakni berkisar Rp25 juta hingga Rp40 juta per hektare.

Baca Juga: Cerita Lika-Liku Tri Yulia Awal Mula Pelopor Dapur MBG di Sumsel

Biaya tersebut mencakup pembelian bibit unggul, pembersihan lahan, pemupukan, hingga perawatan tanaman di masa awal pertumbuhan.

Di sisi lain, mayoritas petani karet di Sumsel merupakan petani kecil dengan luas lahan terbatas, sekitar 1–2 hektare. Pendapatan yang dihasilkan dari kebun karet tua pun relatif rendah, hanya berkisar Rp1–2 juta per bulan.

“Dengan kondisi seperti itu, sangat berat bagi petani untuk melakukan replanting sendiri. Apalagi mereka harus kehilangan sumber penghasilan utama,” jelasnya.

Persoalan lain yang tak kalah berat adalah masa tunggu tanaman karet yang cukup panjang. Tanaman baru membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 6 tahun sebelum bisa disadap atau memasuki fase Tanaman Belum Menghasilkan (TBM).

“Selama masa itu, praktis tidak ada pemasukan dari lahan. Ini yang membuat petani ragu mengambil risiko,” katanya.

Rudi juga menyinggung pernyataan Plt Kadisbun Sumsel sebelumnya terkait kemungkinan tidak adanya alokasi anggaran daerah untuk peremajaan tahun ini. Menurutnya, dorongan untuk replanting mandiri tanpa dukungan nyata akan sulit terealisasi di lapangan.

Faktanya, kemampuan petani melakukan peremajaan secara swadaya masih sangat terbatas. Rata-rata hanya mampu meremajakan 0,25 hingga 0,5 hektare per tahun menggunakan tabungan pribadi atau hasil dari komoditas lain.

“Kalau kecepatannya seperti itu, jelas tidak sebanding dengan luas kebun karet Sumsel yang mencapai sekitar 1,2 juta hektare dan sebagian besar sudah tua,” ujarnya.

Selain biaya dan waktu, sejumlah kendala lain turut memperlambat peremajaan, seperti terbatasnya akses kredit, serangan penyakit gugur daun, serta fluktuasi harga karet yang masih berada di kisaran USD 1,5–2,0 per kilogram.

Kondisi ini membuat sebagian petani mulai mempertimbangkan beralih ke komoditas lain yang dinilai lebih menjanjikan, seperti kelapa sawit yang memiliki masa panen lebih cepat dan harga lebih stabil.

“Kalau tidak ada intervensi serius, petani akan terus menunda replanting atau bahkan beralih ke sawit. Ini bisa berdampak pada masa depan karet di Sumsel,” tegasnya.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah menghadirkan solusi konkret, mulai dari subsidi bibit unggul, bantuan biaya hidup selama masa TBM, hingga akses kredit lunak dengan masa tenggang pembayaran.

“Yang paling dibutuhkan petani adalah ‘nafas’ selama 5–6 tahun. Tanpa itu, peremajaan mandiri sulit berjalan optimal,” tutupnya.